SARANA ADVOKASI & EDUKASI

Platform Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan, Hukum, Peraturan serta Layanan Pengaduan PMI Taiwan

Aplikasi Mobile SAVE PMI Taiwan

Jangan Ketinggalan Info Ketenagakerjaan, Silahkan Instal Aplikasi Save Mobile Taiwan di Google Playstore

KDEI Taipei Gencar Sosialisasi Perpanjangan PK di Taiwan dan BPJS

Kini di Taiwan sudah bisa mendaftar online PK dan BPJS TK

(Update) Cara Perpanjang PK dan Daftar BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan

Pengumuman terbaru terkait Proses legalisasi Perjanjian Kerja Bagi TKI yang melakukan Perpanjangan Kontrak 3 (tiga) tahun pada KDEI di Taipei.

FB SAVE PMI Taiwan

Ayo Bergabung dalam Grup SAVE PMI TAIWAN - Media Berbagi Seputar Ketenagakerjaan di Taiwan

Akun Line SAVE PMI TKI Taiwan

Ayo Gabung Line@savepmitaiwan

Hati-hati Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat maupun Institusi BNP2TKI, Agar Selalu Waspada!

Cari Info Cepat !

12 November 2019

Batas Waktu Pembayaran Layanan Legalisasi Dokumen untuk periode 2019

Sobat PMI Taiwan !

Bagi yang ingin melakukan perpanjang kontrak tanpa pulang sebaiknya perhatikan pengumuman berikut ini bahwa legalisasi dokumen tahun anggaran 2019 hanya sampai tanggal 13 Desember 2019.


Karena salah satu tahapan yang dilewati oleh PMI yang perpanjang kontrak adalah melakukan pembayaran legalisasi dokumen PK pada bank yang ditunjuk oleh KDEI Taipei (saat ini Bank Changwa).

Nah mulai kapan bisa lagi legalisasi untuk tahun 2020 ? Simak terus pengumuman langsung dari KDEI Taipei atau melalui website ini.



11 November 2019

Sinergitas BNP2TKI dan Kemenaker dalam Pemberdayaan Purna PMI di Yogyakarta

Kegiatan Launching Sinergisitas Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program tenaga kerja mandiri

Yogyakarta, BNP2TKI (08/11/2019) – BNP2TKI melalui BP3TKI Yogyakarta bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI menyelenggarakan kegiatan Launching Sinergitas Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program tenaga kerja mandiri, bertempat di Desa Nglanggeran Gunung Kidul, Yogyakarta, pada Kamis (07/11/2019).
Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Plt Dirjen Binapenta & Perluasan Pasar, Drs. Aris Wahyudi, M.si, dan BNP2TKI yang diwakili oleh Deputi Perlindungan, DR. Anjar Prihantoro BW,. MA, secara simbolis memberikan bantuan kepada peserta Bimbingan Teknis, sekaligus sebagai tanda dimulainya kegiatan pelatihan pemberdayaan PMI purna.
Kepala BP3TKI Yogyakarta, Suparjo SH, menyampaikan bahwa pelatihan akan dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Pelatihan digital printing di Desa Nglanggeran Gunung Kidul dengan jumlah peserta 20 orang dan Pelatihan pengolahan emping rendah purin di Desa Canden Jetis Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.
Dalam kesempatan tersebut Deputi Perlindungan, DR. Anjar Prihantoro BW,. MA, menyampaikan harapannya kepada para PMI yang telah kembali ke kampung halamannya dari bekerja di luar negeri agar dapat membangun desanya dengan berwirausaha.
 “Sinergitas pemberdayaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga akan tercapai kesejahteraan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi pengangguran,” ujar Anjar.
Plt. Dirjen Binapenta & Perluasan Kerja, Drs. Aris Wahyudi, M.Si., memberikan semangat kepada para peserta pelatihan dan mengingatkan kepada para Kepala Disnaker daerah, terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal 258 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas publik dan daya saing daerah.
“Seperti apa yang diamanatkan didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, masing-masing pemerintah daerah harus memiliki inisiatif kreatifitas sesuai komoditi yang dimiliki daerah tersebut,” jelas Aris.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Nglanggeran yang telah berinisiaatif menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat warganya tidak lagi berkeinginan bekerja diluar negeri karena sudah mendapatkan hasil yang layak di daerahnya sendiri. Serta mendorong Desa Nglanggeran untuk lebih giat lagi, mengingat Desa Nglanggeran adalah desa wisata sehingga harus mampu meninggalkan kesan atau kenang-kenangan bagi para pengunjung yang datang.
“Sinergitas itu ujungnya saling menguatkan yang dapat membuat perubahan kemajuan yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat maslahat secara berkesinambungan bagi kita semua,” ucapnya.
Hadir pada acara tersebut yaitu Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A. Gatot Hermawan, Kepala Disnaker Gunungkidul, Kepala Disnaker Bantul, dan Kepala Desa Nglanggeran Gunung Kidul.*** (Humas/BP3TKI Yogyakarta)
Sumber : BNP2TKI

07 November 2019

BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Plt Kepala BNP2TKI Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi IX DPR RI

Jakarta, BNP2TKI (05/11/2019) – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan berganti  nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.  Demikian disampaikan  Plt Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (04/11/2019).
Rapat ini merupakan rapat perdana BNP2TKI dengan anggota Komisi IX DPR RI yang baru saja dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu, dan dilakukan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Tatang menyampaikan, BNP2TKI dalam waktu dekat akan berganti menjadi Badan baru yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perubahan nama ini disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
“Dalam UU tersebut, nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain disesuaikan dengan ILO Migrant Workers Convention, kata TKI juga seakan-akan cerita duka yang melekat pada kasus-kasus yang menimpa TKI,” ujar Tatang.
Disamping itu, instansi yang terlibat sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 ini tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah  juga diberikan peran dan tanggungjawab yang penting dalam pelindungan PMI.  Sehingga dapat memberikan pelindungan kepada PMI sejak dari awal proses penempatan hingga PMI pulang ke tanah air.
“Cakupan layanan oleh BP2MI nantinya tidak hanya bagi calon PMI dan PMI saja, tetapi juga sampai kepada keluarganya,” papar Tatang yang didampingi para Eselon I yaitu Deputi Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan Anjar Prihantoro dan Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Elia Rosalina, serta jajaran Eselon II di lingkungan BNP2TKI.
Tatang juga menambahkan, BP2MI nanti akan lebih banyak lagi mencari peluang kerja di luar negeri sehingga dapat menempatkan PMI yang terampil dan profesional, agar dapat menurunkan jumlah penempatan PMI yang memiliki kategori low level dan berisiko tinggi, seperti asisten rumah tangga.
Hal ini dilakukan sesuai dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo pada tahun 2019-2024 yang relevan dengan BP2MI yaitu, pertama, Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Ketiga, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Keempat, Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Sumber : BNP2TKI

ISO 9001:2015 Bentuk Pengakuan Kualitas Pelayanan Pengaduan di BNP2TKI


Jakarta, BNP2TKI (06/11) – Sejak 2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah memiliki Sertifikasi ISO 9001:2015 dalam hal pelayanan pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  di Crisis Center BNP2TKI.
“BNP2TKI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya melalui manajemen mutu, hal ini sebagai bentuk penerapan sistem manajemen mutu yang memenuhi Quality Management Systems-Requirements,” ujar Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI,  R Wisantoro di Jakarta, Rabu  6/11/2019.
Wisantoro mengungkapkan setelah 3 tahun Sertifikasi ISO 9001:2015 dikeluarkan,  BNP2TKI telah melakukan sertifikasi kembali ditahun ke-4, dan telah dilakukan audit eksternal dari Sucofindo, Selasa, (5/11/2019) dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan pelayanan publik.
Ia menyebutkan, tim audit telah menerbitkan observasi sebagai saran atau potensi ketidaksesuaian. Selanjutnya tim audit akan menerbitkan rekomendasi kepada technical reviewer untuk keputusan penerbitan sertifikat.
“Sertifikasi ISO 9001:2015 ini merupakan salah satu bentuk pengakuan kualitas pelayanan pengaduan di BNP2TKI yang menunjukan bahwasanya Pemerintah hadir dalam segala bentuk keseriusan penanganan permasalahan PMI,” tegasnya.
Wisantoro menambahkan, ini merupakan salah satu upaya dari BNP2TKI  untuk membangun sistem manajemen mutu terutama pada layanan pengaduan  permasalahan CPMI/PMI.  Baik  dalam proses pra-penempatan, selama bekerja di negara penempatan, maupun pada saat pulang ke daerah asal masing-masing (purna penempatan). Serta penanganan pengaduan (complaint handling) CPMI/PMI secara cepat, empati, dan ramah.
Sesuai data  pelayanan pengaduan di crisis center BNP2TKI dari tahun 2017 – Oktober 2019, terdapat sebanyak 12.508 kasus pengaduan yang masuk ke crisis center BNP2TKI. Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 4.455 kasus yang selesai diproses, dan 17 kasus yang belum selasai. Sedangkan di tahun 2018 terdapat sejumlah 3.167 kasus yang telah selesai, sedangkan 506 kasus masih dalam proses penyelesaian.  Sementara, di tahun 2019 terdapat 2.726 kasus yang selesai diproses, dan  1.637 sisa kasus yang masih diproses.
Dari sekian banyak kasus-kasus yang masuk ke pelayanan pengaduan Crisis Center BNP2TKI diantaranya Overstay, Sakit, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa perjanjian kerja berakhir, gaji tidak dibayar, PMI ingin dipulangkan, meniggal dunia, Putus Kontak, Penipuan peluang kerja dan Pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK).
Sumber : BNP2TKI

Gaji pokok PMI Sektor Formal Naik Lagi Menjadi NT$ 23.800 Per Bulan



Dilansir dari https://news.immigration.gov.tw, bahwasanya menurut Departemen Tenaga Kerja, pada saat 1 Januari 2020, gaji pokok telah disesuaikan dari NT $ 23.100 menjadi 23.800, yang telah diumumkan setelah Kementerian Tenaga Kerja melaporkan kepada Eksekutif Yuan untuk persetujuan.

Kementerian Tenaga Kerja lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang upah dasar bertujuan untuk melindungi kehidupan dasar pekerja dan mempertahankan daya beli mereka yang diperlukan. Upah adalah pertimbangan untuk penyediaan tenaga kerja, dan jumlahnya dinegosiasikan oleh pemberi kerja dan karyawan, tetapi tidak lebih rendah dari gaji pokok. Setiap lembaga yang tidak memenuhi jumlah upah yang disesuaikan yang telah dibuka sebelumnya akan menaikkan upah pada saat itu. Gaji bulanan tidak boleh kurang dari 23.800. Saat menghitung upah lembur untuk pekerja, jumlah kenaikan juga harus digunakan sebagai dasar perhitungan.
Kementerian Tenaga Kerja juga mengingatkan bahwa sejalan dengan penyesuaian gaji bulanan dasar gaji, "Skala Gaji Tertanggung Asuransi Tenaga Kerja" dan "Skala Penilaian Bulan Pensiun Pensiun Tenaga Kerja" telah diamandemen, dan semua lembaga diharuskan untuk mempersiapkan pekerjaan penyesuaian terlebih dahulu.
Kementerian Tenaga Kerja telah menyerukan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kehidupan dasar para pekerja.Ini juga merupakan tujuan legislatif dari upah dasar. Tenaga kerja adalah aset perusahaan yang penting. Pengusaha berkomitmen untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja dan tenaga kerja. Tenaga kerja memberikan kembali kerja, dan tenaga kerja dan sumber daya bekerja bersama untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.

28 October 2019

PELUANG KERJA TERBARU TAIWAN MELALUI PENEMPATAN DIRECT HIRING SPECIAL PLACEMENT PROGRAM TO TAIWAN (SP2T)

Sebagaimana diumumkan di Website BNP2TKI terkait lowongan kerja terbaru Program SP2T Taiwan sebagai berikut :
PELUANG KERJA TERBARU TAIWAN MELALUI PENEMPATAN DIRECT HIRING SPECIAL PLACEMENT PROGRAM TO TAIWAN ( SP2T )

Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Skema Special Placement Program to Taiwan ( SP2T ) adalah merupakan terobosan baru dalam penempatan Pekerja Migran ke Indonesia (PMI) melalui Direct Hiring Service Centre (DHSC) Taiwan. DHSC merupakan Badan Pelayanan milik Pemerintah di bawah koordinasi Ministry of Labour Taiwan. Program ini bertujuan untuk mengurangi biaya penempatan yang membebani PMI secara signifikan karena tidak ada biaya fee agency. Selain itu keuntungan dari program SP2T adalah mewujudkan proses penempatan yang transparan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia, serta memudahkan / menyederhanakan dan mempercepat proses penempatan.



Informasi Lowongan Kerja Taiwan melalui Special Placement Program to Taiwan (SP2T) dapat dilihat melalui link berikut: http://jobsinfo.bnp2tki.go.id/hotnews/23
 Informasi lebih lanjut untuk dari BP3TKI dapat menghubungi nomor Yudi Prasetyo:
0812-10313659
 Untuk pertanyaan dari PMI terkait info ini dapat menghubungi ke nomor helpdesk Jobsinfo: (021) 29244847

27 October 2019

Berkah Budidaya Jamur Tiram Bagi PMI


Ponorogo, BNP2TKI (28/10) - - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama dengan Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna dan Keluarganya angkatan III tahun anggaran 2019 dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo mulai tanggal 22 s.d 27 Oktober 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari PMI purna maupun keluarga PMI.
Kasubdit Fasilitasi dan Rehabilitasi PMI Purna Suwedi, mengatakan materi tentang Program Pemberdayaan Terintegrasi BNP2TKI. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai sarana pelatihan dan pendampingan kewirausahaan mandiri bagi PMI Purna dan keluarganya. Kegiatan ini berbasis budidaya jamur, dimana produknya adalah budidaya jamur tiram. 
Peserta kegiatan pemberdayaan dengan antusias mengikuti praktek/magang budidaya Jamur Tiram di UD. Berkah Putra Ragil yang dikelola oleh M. Ulin Nuha. Pada awalnya, materi dilakukan dengan penjelasan materi dan tanya jawab. Selanjutnya, Peserta praktek langsung cara membuat baglog, mulai dari mencampur komposisi baglog, mengisikan ke dalam plastik, memadatkan, menutup plastik, mengoven, sampai dengan memasukkan inokulum dan sterilisasi.
M. Ulin Nuha dari UD. Berkah Putra Ragil menyampaikan materi mengenai tempat lokasi budidaya jamur (kumbung) yang ideal, sekaligus sesi tanya jawab mengenai proses budidaya jamur maupun kumbung.
Peserta sangat aktif dan antusias selama mengikuti kegiatan ini, karena prospek budidaya jamur tiram di Ponorogo sangat bagus, dimana seluruh petani jamur baru bisa menyuplai kebutuhan jamur sebanyak 60% di Ponorogo, sedangkan sisanya jamur didatangkan dari daerah sekitar ponorogo seperti Trenggalek dan Pacitan.
Kegiatan pemberdayaan terintegrasi bagi PMI Purna dan keluarganya ditutup oleh Kepala Desa Lembah dan diharapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan Kelompok PMI Purna. ** (Humas / LP3TKI Surabaya / EKO)
Sumber : BNP2TKI

Nomor Telepon Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei


No. Telepon Bidang Naker KDEI Taipei untuk layanan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

•Purwanti Uta Djara => +886975578727
•Farid Ma’ruf => +886979249982
•May  => +886966148669 (pengganti  Saudara Kadir)
•Paul => +886985109202
•Elisabeth => +886966536082
•Herwai => +886982690962
•Yosef => +886975577604
•Untung => +886910906142
•Kelvin => +886970984414

Atau sekarang bisa juga menyampaikan langsung melalui App Save PMI Taiwan. 
Cara download baca disini


Baca juga : 
Bila mengalami masalah di Taiwan, harus kemana ? disini

Produk PMI Purna Dapatkan Pesanan Ekspor RP 3 Milyar di Ajang TEI 2019

Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A. Gatot Hermawan bersama Kepala BP3TKI Jakarta Mucharom dan PMI Purna Nurchaeti

Jakarta, BNP2TKI (24/10) Produk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna binaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan keberhasilannya dengan mencatat penjualan mencapai Rp  3 Milliar di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2019. Perhelatan akbar yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI pada 16-20 Oktober 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten.
"Sebanyak 10 mitra binaan yang telah mengikuti pelatihan Pemberdayaan terintegrasi bagi PMI Purna dan keluarganya yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) seluruh Indonesia terpilih untuk mewakili dan menampilkan beberapa produk terbaik di hadapan para pembeli besar potensial dari berbagai negara," ungkap Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A Gatot Hermawan beberapa waktu lalu.
Gatot menjelaskan, bahwa keikutsertaan dalam pameran perdagangan internasional yang dimaksudkan untuk mendorong produk para Purna PMI binaan BNP2TKI dapat menembus pasar ekspor ke mancanegara ini sekaligus memberi fasilitasi kepada produk yang telah mampu meningkatkan daya saingnya.  “Selain melakukan penjualan sektor retail, binaan kami juga menjaring pembeli besar melalui kegiatan business matching yang  mempertemukan antara PMI purna dan calon pembeli,” tambah Gatot
PMI purna binaan yang berhasil memperoleh pesanan ekspor total nilai Rp 3 Miliar yaitu Nurchaeti dengan produk kripik buah ke negara Singapore dan Dian kripik tempe ke negara China. Selain itu, Arya accessories dengan pernak-pernik hand made yang terbuat dari batu-batuan cantik mendapatkan undangan untuk mengikuti fashion week jewelry di Jerman akhir Oktober ini.
Selain produk diatas, produk lain binaan BP3TKI dan BNP2TKI cukup banyak diminati dengan variasi produk yang ditampilkan antara lain aneka buah segar, seperti mangga, jambu, kripik dan camilan bahan organik, dompet dan peci dari bahan tapis
Pencapaian nilai transaksi perdagangan yang sedemikian fantastis untuk ukuran home industry diperoleh dari proses pendampingan binaan yang terpilih.
"Produk binaan yang kami hadirkan di Trade Expo Indonesia 2019 ini merupakan hasil dari pilihan dengan prioritas barang-barang yang mampu untuk diekspor dan belum pernah mengikuti pameran nasional. Selama pameran, binaan mendapatkan pendampingan dari bp3tki dan BNP2TKI," tambah Gatot
Nurchaeti, purna Pekerja Migran Indonesia asal Jakarta eks negara  Singapore dan malaysia yang pulang tahun 2013 dan bergabung di BP3TKI Jakarta sejak tahun 2105. Saat ini produknya sudah meneken kontrak dengan pembeli besar dari Singapura, setelah sebelumnya produk Nurchaeti telah beredar di negara Brunei Darussalam, Qatar, Belanda, german, Belgium dan malaysia.
"Saya sangat berterimakasih kepada BNP2TKI dan BP3TKI Jakarta khususnya yang telah memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap kemajuan usaha saya, sehingga produk n&n bisa dikenal oleh banyak kalangan. Disamping juga membuka jalan saya untuk bisa mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha dari kementerian dan instansi lain"
Kepala BP3TKI Jakarta, Mucharom Ashadi menyampaikan, apresiasi nya bahwa dengan berhasilnya PMI purna dengan meneken kontrak 3 millyard. “Kami sangat bangga dan berharap peluang bisa diberikan juga kepada PMI purna yang lain. BP3TKI-BNP2TKI dalam hal ini pemerintah selaku pembina, bisa menjadikan ini sebagai cambuk untuk dapat lebih memfasilitasi dan mempromosikan lagi produk binaan lagi pada setiap ajang pameran baik nasional maupun internasional" pungkas Mucharom.(Humas/Tha)

21 October 2019

Kegiatan Pemberdayaan di Kabupaten Jember Membawa Optimisme Bagi PMI Purna dan Keluarga


Jember, BNP2TKI - - Kabupaten Jember mendapatkan giliran disambangi oleh BNP2TKI dalam kegiatan Pemberdayaan untuk para PMI Purna dan Keluarganya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 hari yaitu dari tanggal 20 – 25 Oktober 2019bertempat di aula Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kegiatan ini hadiri oleh para pemangku kebijakan yaitu Deputi Perlindungan Dr. Anjar Prihantoro Budi Winarso, S.E., M.A., Direktur Pemberdayaan Agustinus Gatot Hermawan, S.H., M.H., Kepala LP3TKI Surabaya Ma’rub, S.E., M.Si., Koordinator P4TKI Banyuwangi Muhammad Iqbal, S.H., Kasi Penempatan Kerja Disnaker Kabupaten Jember Sugeng Heri Mulyono, PJ. Kepala Desa Karanganyar Suwandi S. Sos., M.Si. serta mitra lokal dan binaan BNP2TKI para Co.  KKBM Jember turut hadir dalam kegiatan ini.
Kegiatan diikuti sebanyak 25 orang peserta yang merupakan PMI Purna dan Keluarganya, dengan negara tujuan yang bervariasi serta sebagian dari peserta telah memiliki usaha.Kegiatan dibuka oleh Deputi Perlindungan sembari menyampaikan pesan kepada peserta bahwa PMI Purna memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan kapasitas dirinya.
 “Melalui kegiatan ini saya berharap hasil yang telah didapatkan di luar negeri akan memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan PMI dan keluarganya. Para PMI Purna dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan cara berwirausaha sehingga selain dapat mensejahterakan dirinya sendiri, mereka juga mampu mensejahterakan anggota keluarga serta masyarakat dilingkungannya. Ucap Anjar.
Sementara itu Kepala LP3TKI Surabaya dalam sambutannya bahwa kegiatan ini tidak pernah terjadwal sebelumnya, namun karena adanya revisi anggaran yang telah dilakukan oleh LP3TKI Surabaya maka kegiatan Pemberdayaan di Jember ini dapat terlaksana bersama 2 lokasi lainnya yaitu Sumenep dan Ponorogo.
Selain diberikan pengetahuan mengenai literasi keuangan dan kewirausahaan, PMI Purna juga akan diberikan pelatihan membuat batik dengan menggandeng pelaku usaha batik di Jember. Pemateri dan trainer yang terlibat tidak hanya berasal dari Internal BNP2TKI namun juga mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jember untuk menjadi pemateri. ** (Humas/LP3TKI Surabaya/MI)
Sumber : BNP2TKI

Layanan Kesehatan untuk Pekerja Migran Asing


Kantor rekonstruksi tenaga kerja di prihatin dengan kesehatan pekerja migran! Pada saat musim gugur dan musim dingin ketika suhu mulai dingin, perbedaan suhu antara pagi dan sore sangat besar, yang cukup mudah untuk membuat sakit. Pada tanggal 20 Oktober, Angkatan Kerja Xinpei mengadakan " Klinik Cinta Pekerja Asing dan Kegiatan Perawatan Kesehatan" yang diadakan tahun ini, yang merupakan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja migran.
Kantor Rekonstruksi dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Xinpei menyatakan bahwa acara tersebut akan diadakan dari Stasiun Xizhimen ke Beisanmen di Stasiun Taipei. Waktu akan dari pukul 1:30 hingga 4:30 sore, dan Asosiasi Medis Tzu Chi dan Rumah Sakit Union City Taipei telah diundang. Staf medis memberikan pemeriksaan kesehatan di tempat. Bagian pemeriksaan kesehatan meliputi tinggi, berat badan, tekanan darah dan tes gula darah, tes mata dan mulut, dan perawatan gigi. Dan yang dapat dikonsultasikan termasuk oftalmologi, dermatologi, kedokteran gigi, kedokteran dalam, ginekologi, ortopedi, kedokteran fisik dan mental, dan pengobatan Tiongkok. Selain itu, ada potongan rambut gratis dan layanan terkait lainnya.
Ye Hao, direktur Departemen Rekonstruksi dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Kota Taipei, mengatakan bahwa ada lebih dari 40.000 pekerja migran asing di Taipei, yang membantu banyak keluarga mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Melalui kegiatan ini, mereka dapat membuat Inspeksi tubuh yang sederhana, pemeriksaan gigi, dan di tempat juga dapat dengan mudah membuka obat-obatan untuk membantu masalah kulit. Jika lebih banyak bantuan medis diperlukan setelah pemeriksaan kesehatan, ada juga layanan antarmuka untuk mendapatkan sumber daya medis yang tepat.
Kantor Rekonstruksi dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Kota Taipei sangat memperhatikan pekerja migran, dan juga menghimbau pengusaha dan teman-teman untuk memahami bahwa mereka jauh dari rumah, bekerja keras di bawah hambatan budaya dan bahasa, dan peduli dengan kesehatan fisik pekerja migran.
Informasi kegiatan yang relevan dapat dihubungi oleh Bagian Konsultasi Pelayanan Rekrutmen Tenaga Kerja Asing Taipei (02) 2338-1600 hingga 4206. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cari di halaman Facebook untuk halaman penggemar "Hand in Hand at Taipei".

17 October 2019

Fungsi Hotline 1955 Departemen Tenaga Kerja Untuk Membantu Pekerja Asing Berkomunikasi Tanpa Jarak



Departemen Tenaga Kerja demi membantu kebutuhan komunikasi berbahasa pekerja asing dan agar lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan di Taiwan, membuat hotline konsultasi dan keluhan tenaga kerja 1955, selain 24 jam menerima konsultasi tenaga kerja, kasus keluhan, juga tersedia layanan penerjemah online Bahasa Mandarin ke 4 bahasa (Bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand dan Filipina) untuk majikan dan pekerja asing, bisa segera membantu majikan dan pekerja asing menyelesaikan masalah komunikasi bahasa yang tidak nyaman.
Hotline 1955 berperan sebagai jembatan komunikasi, hotline 1955 sebelumnya menerima telepon dari pekerj asing Filipina, Hsiao Ya, dia menyatakan dia menjadi perawat rumah tangga, karena tidak begitu mengenal tempat di sekitar, sangat jarang keluar rumah, majikan meminta dia keluar rumah membeli makanan untuk pasien, walaupun majikan ada menggambar sebuah peta untuk dia, namun dia tidak mengenal baik dengan lingkungan, dan menghabiskan waktu 1 jam untuk mencari jalan dan mengenal jalan, Majikan salah paham berpikir dia meninggalkan pasien, lalu pergi keluar untuk bermain, membuat dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada majikan. Teringat sewaktu baru memasuki Taiwan, lokakarya undang-undang di bandara ada menyebutkan sewaktu menemukan masalah komunikasi bahasa, boleh melalui hotline 1955 membantu menerjemahkan secara online kepada majikan, menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan, maka dia menelepon hotline 1955.
Staf hotline setelah menerima telepon, segera membantu Hsiao Ya berkomunikasi dengan majikan, menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, majikan bilang akan membawa Hsiao Ya pergi mengenali jalan, supaya tidak tersesat, juga mengingat hotline 1955, untuk selanjutnya bila ada masalah komunikasi bahasa, bisa melalui layanan penerjemahan tiga pihak membantu berkomunikasi. Sepanjang tahun tidak istirahat, menemani pekerja asing. Badan Pengembangan menjelaskan, hotline 1955 gratis, 24 jam sepanjang tahun tidak istirahat, pekerja asing bisa melalui hotline menanyakan informasi mengenai hak dan kepentingan tenaga kerja, konsultasi kehidupan dan layanan penerjemahan, berdasarkan statistik 5 tahun ini, rata-rata setiap tahun ada sekitar 200.000 telepon yang masuk, menyediakan lebih dari sekitar 4.500 layanan penerjemahan online, setiap hari ada staf hotline 4 bahasa (Bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand dan Filipina) membantu pekerja asing menyelesaikan kesulitan tentang hal bekerja di Taiwan, membuat pekerja asing yang bekerja di Taiwan bisa ada sandaran penopang layanan penerjemahan, selain itu majikan dan agensi juga bisa memperbanyak memanfaatkan layanan tersebut. Hotline 1955 membantu pekerja asing berkomunikasi tanpa jarak, fungsi penerjemahan online hotline 1955, Sesegera mungkin membantu menerjemahkan kata-kata yang ingin diutarakan pekerja asing kepada majikan, selain itu juga bisa membantu majikan menyampaikan sesuatu kepada pekerja asing supaya dipahami, mengurangi lebih banyak kesalahpahaman atau perdebatan kedua pihak yang terjadi karena komunikasi bahasa yang tidak baik, selain pekerjaan, misalnya sewaktu pekerja asing berobat, mengurus urusan publik atau dalam kehidupan memerlukan layanan penerjemahan, juga bisa memanfaatkan telepon untuk menelepon ke hotline 1955, oleh staf hotline menyediakan layanan instan penerjemahan online, membuat pekerja asing hidup di Taiwan dapat berkomunikasi tanpa jarak


Sumber : https://fw.wda.gov.tw

14 October 2019

TAEF: Penguatan Kerjasama Penempatan PMI dengan Taiwan

Sekretaris Utama, Tatang Budie Utama Razak saat berpartisipasi sebagai pembicara The 3rd Yushan Forum 2019 di Taiwan

Taiwan, BNP2TKI (11/10) - - Sejumlah permasalahan yang dialami oleh PMI di Taiwan seperti overcharging, jual beli job, dominannya agency terhadap PMI, rendahnya gaji dan tidak layaknya akomodasi ABK, anak PMI terlantar dan pengiriman PMI non procedural menjadi agenda utama dalam pertemuan Sestama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak dengan para pemangku kepentingan di Taiwan.
Dalam pertemuan tersebut, Sestama BNP2TKI berkesempatan berdialog dengan 100 orang perwakilan dari komunitas PMI. Sestama BNP2TKI menyampaikan perubahan fundamental tata kelola PMI sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017. Disamping itu juga, dikemukakan berbagai langkah dan upaya pemerintah dalam rangka pelayanan penempatan dan pelindungan PMI secara maksimal termasuk skema Special Placement Program to Taiwan (SP2T). Dalam kesempatan tersebut, PMI yang tiba di Taiwan melalui skema SP2T juga memberikan testimoni dimana yang bersangkutan menyatakan bahwa kedatangan ia ke Taiwan tidak mengeluarkan biaya (zero cost). Sementara itu, pada umumnya PMI yang datang ke Taiwan selama ini dikenakan biaya yang sangat tinggi melebihi Rp 50 Juta.
Beberapa isu penting mengemuka termasuk permasalahan yang muncul di lapangan seperti pungutan service fee bulanan yang memberatkan PMI, pemaksaan pungutan biaya perpanjangan perjanjian kerja dan berbagai intimidasi yang dilakukan agency, meningkatkan jumlah WNI yang dikirim untuk bekerja di Taiwan dengan menggunakan visa kunjungan, tidak terpenuhinya hak-hak PMI sector informal sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja, kurangnya kemampuan bahasa dan skill bekerja menyebabkan permasalahan antara PMI dengan pengguna jasa, terungkapnya kasus PMI a.n Nurhayati yang turut hadir dalam dialog tersebut sebagi korban eksploitasi oleh pengguna jasa, dan terdapat sejumlah kasus PMI yang sakit dan mengalami kecelakaan kerja yang tidak ter-cover Jaminan Sosial. Para PMI meminta agar BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan pelayanan sebagaimana tersebut diatas dan mengharapkan adanya perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan.
Sestama BNP2TKI didampingi oleh Wakil Kepala KDEI Taipei dan pejabat terkait juga melakukan kunjungan ke Sekretariat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Sestama BNP2TKI menyampaikan berbagai upaya pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pelindungan kepada PMI secara maksimal dan ia mengharapkan dukungan dan peran serta seluruh komponen masyarakat termaskuk PCINU Taiwan dapat saling bersinergi dengan KDEI Taipei untuk memastikan pelayanan dan perlindungan PMI dapat berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut Sestama BNP2TKI menyerahkan bantuan uang sebesar NTD 40.000 sebagai dukungan terhadap Sekretariat PCINU Taiwan yang telah membuka Pos Layanan Informasi dan Pengaduan PMI di Taiwan.
Dalam pertemuan dengan Presiden Control Yuan (Ombudsman) dan Workforce Development Agency (WDA), Ministry of Labor pada prinsipnya sependapat untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dalam rangka mengatasi permasalahan yang dialami oleh PMI tersebut. Ombudsman akan melakukan investigasi dan mencari solusi terhadap isu – isu diatas dan WDA juga sepakat untuk mendorong skema penempatan SP2T melalui Direct Hiring Service Center (DHSC) untuk mengatasi overcharging. Dan dalam mengatasi permasalahan PMI tersebut, Sestama BNP2TKI mengusulkan untuk dibentuknya Joint Task Force.
Pada tanggal 7 Oktober 2019 bertempat di KDEI Taipei telah diselenggarakan diseminasi informasi sekaligus promosi mengenai SP2T bersama Direktur WDA, Ministry of Labor yang dihadiri oleh 65 perusahaan. Sestama BNP2TKI dalam paparannya menegaskan bahwa SP2T dengan zero cost akan sangat menguntungkan baik bagi PMI maupun perusahaan. Perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut sebagian diantaranya telah menyatakan keinginannya untuk mengikuti skema penempatan SP2T. **** (HUMAS / BNP2TKI).
Sumber : BNP2TKI

LANGKAH BARU PENEMPATAN PMI KE TAIWAN

Sekretaris Utama, Tatang Budie Utama Razak saat mengikuti pertemuan dengan Ombudsman Taiwan

Taiwan, BNP2TKI (11/10) - - Sejumlah permasalahan yang dialami oleh PMI di Taiwan seperti overcharging, jual beli job, dominannya agency terhadap PMI, rendahnya gaji dan tidak layaknya akomodasi ABK, anak PMI terlantar dan pengiriman PMI non procedural menjadi agenda utama dalam pertemuan Sestama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak dengan para pemangku kepentingan di Taiwan.
Dalam pertemuan tersebut, Sestama BNP2TKI berkesempatan berdialog dengan 100 orang perwakilan dari komunitas PMI. Sestama BNP2TKI menyampaikan perubahan fundamental tata kelola PMI sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017. Disamping itu juga, dikemukakan berbagai langkah dan upaya pemerintah dalam rangka pelayanan penempatan dan pelindungan PMI secara maksimal termasuk skema Special Placement Program to Taiwan (SP2T). Dalam kesempatan tersebut, PMI yang tiba di Taiwan melalui skema SP2T juga memberikan testimoni dimana yang bersangkutan menyatakan bahwa kedatangan ia ke Taiwan tidak mengeluarkan biaya (zero cost). Sementara itu, pada umumnya PMI yang datang ke Taiwan selama ini dikenakan biaya yang sangat tinggi melebihi Rp 50 Juta.
Beberapa isu penting mengemuka termasuk permasalahan yang muncul di lapangan seperti pungutan service fee bulanan yang memberatkan PMI, pemaksaan pungutan biaya perpanjangan perjanjian kerja dan berbagai intimidasi yang dilakukan agency, meningkatkan jumlah WNI yang dikirim untuk bekerja di Taiwan dengan menggunakan visa kunjungan, tidak terpenuhinya hak-hak PMI sector informal sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja, kurangnya kemampuan bahasa dan skill bekerja menyebabkan permasalahan antara PMI dengan pengguna jasa, terungkapnya kasus PMI a.n Nurhayati yang turut hadir dalam dialog tersebut sebagi korban eksploitasi oleh pengguna jasa, dan terdapat sejumlah kasus PMI yang sakit dan mengalami kecelakaan kerja yang tidak ter-cover Jaminan Sosial. Para PMI meminta agar BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan pelayanan sebagaimana tersebut diatas dan mengharapkan adanya perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan.
Sestama BNP2TKI didampingi oleh Wakil Kepala KDEI Taipei dan pejabat terkait juga melakukan kunjungan ke Sekretariat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Sestama BNP2TKI menyampaikan berbagai upaya pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pelindungan kepada PMI secara maksimal dan ia mengharapkan dukungan dan peran serta seluruh komponen masyarakat termaskuk PCINU Taiwan dapat saling bersinergi dengan KDEI Taipei untuk memastikan pelayanan dan perlindungan PMI dapat berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut Sestama BNP2TKI menyerahkan bantuan uang sebesar NTD 40.000 sebagai dukungan terhadap Sekretariat PCINU Taiwan yang telah membuka Pos Layanan Informasi dan Pengaduan PMI di Taiwan.
Dalam pertemuan dengan Presiden Control Yuan (Ombudsman) dan Workforce Development Agency (WDA), Ministry of Labor pada prinsipnya sependapat untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dalam rangka mengatasi permasalahan yang dialami oleh PMI tersebut. Ombudsman akan melakukan investigasi dan mencari solusi terhadap isu – isu diatas dan WDA juga sepakat untuk mendorong skema penempatan SP2T melalui Direct Hiring Service Center (DHSC) untuk mengatasi overcharging. Dan dalam mengatasi permasalahan PMI tersebut, Sestama BNP2TKI mengusulkan untuk dibentuknya Joint Task Force.
Pada tanggal 7 Oktober 2019 bertempat di KDEI Taipei telah diselenggarakan diseminasi informasi sekaligus promosi mengenai SP2T bersama Direktur WDA, Ministry of Labor yang dihadiri oleh 65 perusahaan. Sestama BNP2TKI dalam paparannya menegaskan bahwa SP2T dengan zero cost akan sangat menguntungkan baik bagi PMI maupun perusahaan. Perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut sebagian diantaranya telah menyatakan keinginannya untuk mengikuti skema penempatan SP2T. **** (HUMAS / BNP2TKI).
Sumber : BNP2TKI

10 October 2019

BNP2TKI Fasilitasi Pemulangan Jenazah PMI ABK Korban Jembatan Runtuh di Taiwan

Tiga jenazah PMI ABK Korban Jembatan Runtuh  tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (10/10/2019).
Tangerang, BNP2TKI (10/10) BNP2TKI memfasilitasi pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal (ABK) korban jembatan runtuh  di Taiwan ke daerah asalnya. Ketiga jenazah tersebut  tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (10/10).
Ketiga PMI ABK tersebut antara lain Wartono (29) asal Cirebon Jawa Barat,  Ersona (32) asal Indramayu Jawa Barat, dan Mohamad Domiri (28) asal Pemalang Jawa Tengah. Mereka merupakan 3 dari 7 PMI ABK yang terkena musibah runtuhnya Jembatan Lintas Pelabuhan Nanfang Ao di Yilan, Taiwan pada Selasa, 1 Oktober 2019 sekitar pukul 09.10 waktu Taiwan.
Deputi   Perlindungan BNP2TKI, Anjar Prihantoro mengucapkan, turut berbelasungkawa  atas meninggalnya 3 PMI ABK yang meninggal karena musibah jembatan runtuh di Taiwan. Kepada keluarga korban, Anjar berpesan agar tabah dan selalu kuat dalam menghadapi musibah ini.  
"Kami dari keluarga besar BNP2TKI mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya PMI ABK yang meninggal karena terkena musibah di Taiwan. Semoga seluruh proses pemulangan hingga pemakaman berjalan dengan baik," ujar Anjar di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Ia  menyatakan, BNP2TKI  memberikan fasilitas pemulangan gratis kepada seluruh korban musibah dari Bandara Soekarno Hatta hingga ke kampung halaman. Selain itu, BNP2TKI juga memberikan bantuan tanggap darurat kepada ahli waris masing-masing sebesar Rp 3,5 juta. 
Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI, R Wisantoro menyatakan, terkait hak-hak dan kewajiban ke 3 PMI tersebut akan diberikan secepatnya. "Untuk hak gaji, lembur, dan asuransi kematian di luar negeri akan diurus oleh KDEI Taipei," kata Wisantoro saat menerima 3 jenazah PMI ABK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (10/10/2019).
Ia menambahkan, proses pelayanan pemulangan PMI ABK telah dilakukan dengan responsif dan cepat. "Proses pengurusan jenazah dari saat kejadian hingga tiba di Tanah Air sangat cepat. Tidak ada yang bisa merencanakan dan mengubah keadaan. Keluarga pun sudah menerima peristiwa ini," ucapnya
Sebagai informasi, Jembatan Lintas Pelabuhan Nanfang Ao di Yilan, Taiwan runtuh pada Selasa, 1 Oktober 2019 sekitar pukul 09.10 waktu Taiwan. Pada saat kejadian, terdapat 1 kapal tanker yang tengah melintas dan 3 kapal nelayan yang sedang bersandar di bawah jembatan yang turut tertimpa reruntuhan. Peristiwa ini menjatuhkan beberapa korban dan 7 di antaranya merupakan PMI ABK.
Informasi dari KDEI Taipei, selain 3 jenazah yang sudah dipulangkan, ada pula 4 orang PMI ABK yang terdampak runtuhnya jembatan. Sebanyak 2 orang PMI ABK, yakni Miswan dan Supandi mengalami luka ringan dan telah selesai menjalani perawatan, serta 2 orang PMI ABK lainnya, yakni Jaedi Bin Karmin dan Winanto mengalami cedera berat dan masih menjalani perawatan. 
Gunawan  perwakilan  keluarga korban  PMI ABK Wartono  asal Cirebon mengaku sudah iklhas  dengan musibah yang menimpa saudaranya ini. Ia mengucapkan terimakasih kepada BNP2TKI yang telah membantu dan memfasilitasi pemulangan jenazah Wartono  hingga ke Cirebon.
Hadir menerima 3 jenazah PMI ABK, antara lain Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Eva Trisiana, Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI R. Wisantoro, Tim dari Subdit Pemulangan Direktorat Pemberdayaan, Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Jimin Naryono, Kepala Subdirektorat Kawasan Asia Pasifik dan Amerika Direktorat Mediasi dan Advokasi Melvin John Raffles, dan Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Serang Bajongga Aprianto.***(Humas/MH/Jes/Fri)
Sumber: BNP2TKI

BERITA ONLINE (RSS)

Rangkuman Berita Online Populer