SARANA ADVOKASI & EDUKASI

Platform Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan, Hukum, Peraturan serta Layanan Pengaduan PMI Taiwan

Aplikasi Mobile SAVE PMI Taiwan

Jangan Ketinggalan Info Ketenagakerjaan, Silahkan Instal Aplikasi Save Mobile Taiwan di Google Playstore

Mau Perpanjang PK Simak Alur dan Info Berikut ini

Sebagai PMI yang perpanjang kontrak baru di Taiwan, jangan lupa perpanjang PK sekaligus urus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Pelindungan Anda !

(Update) Cara Perpanjang PK dan Daftar BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan

Pengumuman terbaru terkait Proses legalisasi Perjanjian Kerja Bagi TKI yang melakukan Perpanjangan Kontrak 3 (tiga) tahun pada KDEI di Taipei.

Akun Line SAVE PMI TKI Taiwan

Ayo Gabung Line@savepmitaiwan

Hati-hati Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat maupun Institusi BNP2TKI, Agar Selalu Waspada!

Cari Info Cepat !

19 February 2020

Tips Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19



Mohon dapat dishare ke para WNI lainnya ya untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19.
Rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan menghindari tempat-tempat umum yang berpotensi penyebaran COVID-19.
Salam sehat selalu.

PENGUMUMAN Pencegahan Virus Corona Dari MoL Taiwan



CNA file photoCNA file photo

PENGUMUMAN Terkait Corona Virus Di Taiwan


foto: jakartaglobe.idfoto: jakartaglobe.id

Sumber : KDEI Taipei

Literasi Keuangan Modal Masa Depan PMI dan Keluarganya


Lampung, BP2MI (18/02/2020) -- Tidak sedikit Pekerja Migran Indonesia (PMI) berada dibawah dan tidak dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Guna meningkatkan kemampuan CPMI dalam pengelolaan keuangan dan memiliki investasi yang aman dan terpercaya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui BP3TKI Lampung bekerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) adakan kegiatan Literasi keuangan dan investasi tabungan emas di Hotel Raden Inten Syariah, Lampung.
Kepala BP3TKI Lampung, Ahmad Salabi dalam penyampaiannya mengungkapkan pentingnya meningkatkan edukasi atau literasi keuangan dan pengenalan terhadap produk-produk  Lembaga Keuangan.   
"Pengenalan akan produk perbankan akan membuat dampak positif dan membawa dampak kemandirian secara ekonomi bagi PMI dan keluarganya," imbuhnya.
Sesuai data dari ILO Tahun 2016,  bahwa pendapatan PMI selama ini  dialokasikan untuk beberapa kebutuhan diantaranya 36% untuk bayar hutang,  26% untuk kebutuhan konsumsi, 22% untuk kebutuhan Pendidikan, 8% untuk kebutuhan Rumah dan 6% untuk investasi atau menabung, dari semua kebutuhan yang ada dan yang paling membawa dampak positif  atau produktif adalah investasi atau menabung.  
“Pemerintah sangat mengharapkan PMI yang bekerja di luar negeri akan memperoleh penghasilan yang dapat dijadikan modal usaha yang nantinya akan menopang masa depan PMI dan Keluarganya," kata Salabi.
Salabi menambahkan sebanyak 100 orang CPMI yang hadir sebagai Peserta berasal dari LPK Pusaka Mulia Insani Lampung tampak begitu antusias mengikuti kegiatan dengan aktifnya para peserta saat sesi Tanya jawab.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Manager Penjualan PT. Pegadaian Lampung, Hendra Pahlevi yang menyampaikan materi tentang investasi tabungan emas.
Selain mengadakan di Provinsi Lampung, kegiatan ini juga akan diadakan di 18 Provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat,dan DKI Jakarta.
Pada akhir sesi kegiatan para peserta yang hadir diberikan Tabungan emas.*** (Humas/BP3TKI Lampung/Gumay)
Sumber : BNP2TKI

Edukasi Keuangan Sebagai Bentuk Preventif Bagi CPMI


Banyuwangi, BP2MI (18/02) - BP2MI melalui P4TKI Banyuwangi tidak hentinya mengadakan kegiatan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama tentang pentingnya literasi keuangan. Pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang investasi, P4TKI Banyuwangi bersama PT. Pegadaian (Persero) mengadakan Program Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran di Kantor Pusat PT. Panca Ashma Tunggal di Banyuwangi, Selasa (18/02/2020).
Kegiatan dibuka langsung oleh Koordinator P4TKI Banyuwangi, M. Iqbal, dan diikuti oleh lima puluh orang calon PMI (CPMI) dengan negara tujuan bekerja Taiwan dan Hongkong.
Iqbal menyampaikan bahwa sebagian besar masalah para PMI yang telah kembali ke Indonesia adalah terkait finansial, dimana mereka yang ingin merintis usaha namun terkendala modal, kemudian memutuskan berangkat kembali bekerja ke luar negeri. 
“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, peran BP2MI tidak hanya berhenti pada proses pra penempatan dan keberangkatan PMI saja, namun juga perlindungan saat di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air. Kegiatan edukasi keuangan ini adalah langkah preventif dari BP2MI dan PT. Pegadaian kepada PMI agar dapat mengelola keuangan mereka dengan cara yang tepat," kata Iqbal.
Iqbal juga menyebutkan tentang bahayanya berhutang dan PMI juga diminta untuk waspada terhadap jeratan hutang di luar negeri melalui bujuk rayu agen-agen yang ada di luar negeri.
"Pengaturan keuangan yang baik, akan menghindarkan diri dari keinginan berhutang, bahkan seharusnya bisa menabung mengingat besarnya pendapatan yang akan didapat yang mencapai 4 (empat) kali lipat dari UMK Kabupaten Banyuwangi," jelasnya.
Sementara itu perwakilan P3MI Panca Ashma Tunggal,  Muhammad Ali Gufron berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi CPMI sendiri, namun keluarga bahkan orang disekitar mereka mendapatkan ilmu yang telah didapatkan dalam kegiatan edukasi keuangan ini. 
Ali Gufron juga menyampaikan bahwa sukses PMI kuncinya adalah pada kemauan untuk memulai dan tidak perlu memikirkan komentar orang, selama itu baik maka laksanakan. 
Sementara Manager Penjualan Pegadaian Banyuwangi, Reny Sufrianingrum menambahkan bahwa dalam pengelolaan keuangan masyarakat umumnya menabung di bank dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, PT. Pegadaian memperkenalkan beberapa produk keuangan, salah satunya adalah tabungan emas dimana nasabah dapat menabung dengan jumlah yang rendah kemudian dikonversikan ke dalam satuan gram emas.
"Harga emas yang naik setiap tahunnya membuat tabungan emas ini sangat diminati masyarakat dibandingkan investasi emas konvensional, karena tingginya harga emas jika harus membeli langsung dalam jumlah gram tertentu dan besarnya resiko rusak ataupun hilang," ungkap Reny.
Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh fasilitas Buku Tabungan Emas yang langsung diberikan oleh PT. Pegadaian dengan harapan peserta akan terpacu untuk terus menabung emas sebagai salah satu solusi investasi untuk kesejahteraan mereka. 
Diharapkan stimulasi dari hasil kerjasama BP2MI dan PT. Pegadaian ini dapat menambah pengetahuan para PMI dalam mengelola keuangan, dan meningkatkan minat berinvestasi serta dapat bermanfaat dalam jangka panjang, tutup Reny.
Peserta kegiatan ini terlihat antusias dan banyak berinteraksi dalam kegiatan, rata-rata dari mereka belum pernah mengenal tentang tabungan emas dan juga sebagian besar dari mereka juga belum pernah melakukan pengelolaan keuangannya dengan cermat.***(Humas/P4TKI Banyuwangi/EW)

Edukasi Keuangan Bagi CPMI di Banyuwangi


BANYUWANGI, BP2MI (18/02) - - Dalam hal upaya untuk meningkatkan literasi keuangan bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) bekerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) menyelenggarakan Program Edukasi Pengelolaan Keuangan Untuk Pekerja Migran Indonesia yang bertempat di Kantor PT. Pamor Sapta Dharma pada hari Senin (17/02/2020).
Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta CPMI dengan tujuan negara penempatan Hong Kong dan Taiwan dari tiga Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yaitu PT. Pamor Sapta Dharma, PT. Defita Bersaudara dan juga PT. Panca Ashma Tunggal.
PT. Pamor Sapta Dharma yang diwakili oleh Novi dalam sambutannya, sangat berterimakasih kepada BP2MI dan Pegadaian karena kegiatan ini akan memberikan manfaat yang signifikan kepada CPMI.
Koordinator P4TKI Banyuwangi Muhammad Iqbal mengharapkan PMI bisa terlindungi tidak hanya ketika di luar negeri tetapi juga sekembalinya ke Indonesia.
“Undang-Undang 18 tahun 2017 mengamanatkan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya pada masa penempatan saja, ada tiga fase perlindungan, yaitu Pra ketika sebelum berangkat, Masa Penempatan ketika masih terikat kontrak di luar negeri dan terakhir Pasca Penempatan ketika sudah kembali ke Indonesia.” Ujarnya.
BP2MI mengharapkan dengan kegiatan ini PMI mendapatkan perlindungan finansial pasca penempatan sehingga uang kerja keras selama di luar negeri tidak habis tanpa prioritas.
Manager Penjualan Pegadaian Banyuwangi, Reny menyampaikan pentingya literasi keuangan agar dapat mengetahui produk-produk keuangan dan dapat memanfaatkannya secara maksimal.
Tabungan emas merupakan salah satu investasi yang paling diminati oleh masyarakat karena harganya terus naik tiap tahunnya. Namun banyak kendala dalam menginvestasikan emas secara konvensional, seperti resiko kehilangan, modal yang besar karena harus beli per gram.
Reny sangat mengapresiasi keaktifan para peserta dalam sesi tanya jawab dan mengharapkan agar PMI mulai bisa mengelola keuangan dengan baik, bahkan bisa terjun ke dunia investasi ataupun dunia usaha demi kesejahteraan dirinya dan keluarganya.
“Semoga nantinya PMI bisa bekerja dengan tenang mencari penghasilan, dan bisa mengelolanya dengan baik.” tutupnya. ** (Humas/P4TKI Banyuwangi/RIK)
Sumber : BNP2TKI

Literasi Keuangan Tingkatkan Kesejahteraan PMI


MANADO, BP2MI (18/02) - - Sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan bagi calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Manado kembali menjalin kerjasama dengan PT Pegadaian (Persero) untuk memberikan materi terkait Literasi Keuangan dan Investasi Tabungan Emas.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 13 – 14 Februari 2020 dengan mengambil tempat di Aula milik P3MI yang ada di wilayah kerja BP3TKI Manado, yaitu PT Elsa Putri Indah dan PT Lia Central Utama. Sebanyak 100 peserta ikut serta berpartisipasi dalam acara ini yang seluruhnya merupakan para calon pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan penempatan Hongkong, Singapura, Jepang dan Polandia.    
Dalam pembukaannya, Kepala BP3TKI Manado Hard F. Merentek menyambut baik kegiatan ini karena dinilai sangat dibutuhkan oleh calon pekerja migran yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, “Setiap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri, sepatutnya memiliki pengetahuan akan pengelolaan keuangan karena setiap bulannya mereka akan menerima gaji dengan angka yang cukup besar. Gaji tersebut harus bisa dikelola dengan baik agar menimbulkan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan mereka dan tentu saja bagi keluarganya” katanya.
Selain mengadakan di Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan ini juga akan diadakan di 18 (delapan belas) provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bali, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat,dan DKI Jakarta.
Menutup kegiatan ini, Kepala BP3TKI Manado Hard Merentek mengungkapkan harapannya agar dengan adanya kegiatan ini, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat mengelola keuangannya dengan baik “Selaku pemerintah, kami berharap agar PMI melalui kegiatan ini, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kelak ketika bekerja ke luar negeri dapat mengelola penghasilannya serta memiliki investasi jangka panjang beresiko rendah untuk menjamin kesejahteraan mereka dan keluarganya” tutupnya. ** (Humas/BP3TKI Manado/Lia)

Literasi Keuangan Langkah Awal Perlindungan PMI


DENPASAR, BP2MI (18/02) - Dalam rangka memberikan perlindungan awal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan mensejahterakan PMI dan keluarganya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerjasama dengan PT. Pegadaian menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan dan Investasi Tabungan Emas Bagi 50 orang Calon PMI (CPMI) dari PT. Bali Duta Mandiri yang akan bekerja pada sektor perkebunan untuk negara penempatan New Zealand. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Nuansa Indah Jl. Nangka No.172, Dangin Puri Kaja, Kota Denpasar,  Jumat, 14/02/2020.

Direktur Pemberdayaan BP2MI, Agustinus Gatot Hermawan dalam sambutannya mengingatkan kepada para peserta bahwa tidak selamanya mereka bisa bekerja ke luar negeri. “ Maka dari itu, pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan yang baik dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan peserta dan keluarganya di masa depan.” Kata Gatot.

Sementara itu Kepala BP3TKI Denpasar, Soleh Hidayat mengatakan  kepada para peserta agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan mulai memikirkan masa depan. “Jadi, gaji yang diperoleh saat bekerja di luar negeri dapat digunakan dengan maksimal dan masih terdapat sisa uang yang diinvestasikan untuk kepentingan masa depan.” Ujarnya.

Lebih lanjut Asisten Manager Penjualan Area Denpasar I PT. Pegadaian Kanwil VII Denpasar, Made Suasmaraka dalam sambutannya mengatakan sangat berharap agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua peserta dan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Made juga menginformasikan produk-produk dari PT. Pegadaian mengenai apa itu Investasi Tabungan Emas. Seluruh peserta juga  memperoleh buku Tabungan Emas dari PT. Pegadaian, Ungkap Made.

Dalam kegiatan literasi Keuangan ini diberikan juga materi-materi yang meliputi bagaimama cara mengelola keuangan, merencanakan keuangan, menabung, investasi, dan mengelola pinjaman yang disampaikan oleh Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Denpasar, Ni Putu Ayu Saraswati Ramadhany.

Edy Juniarta  salah satu perwakilan peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini luar biasa bermanfaat bagi peserta, karena peserta dapat mengetahui cara mengelola keuangan dan berinvestasi dengan aman.

“Dengan diberitahukan cara berinvestasi yang aman, maka peserta akan terhindar dari investasi bodong dan dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik,” tambah Edy. **(Humas/BP3TKI Denpasar/Ayu)

Sumber : http://www.bnp2tki.go.id/

17 February 2020

Asuransi Jaminan Kematian Sebesar Delapan Puluh Lima Juta dari BPJS Ketenagakerjaan


PALEMBANG, BP2MI (17/02) – – Sarkowi ayahanda Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Sartikasari, menerima santunan Asuransi Jaminan Kematian sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari BPJS Ketenagakerjaan ini diserahkan secara simbolik oleh Bupati Kab. Ogan Ilir, bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Disnaker Kab. Ogan Ilir, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang dan Kepala PT. Andromeda Graha Cab. Palembang pada saat apel pagi di lapangan Kantor Bupati Kab. Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. (17/02/2020)
Kepala BP3TKI Palembang, Sri Haryanti, yang turut mendampingi penyerahan dana Santunan Asuransi Jaminan Kematian tersebut menyatakan bahwa dana ini adalah salah satu bentuk perlindungan yang diterima setiap PMI yang bekerja ke luar negeri secara prosedural. Sri Haryanti juga menyatakan harapannya agar dana Santunan Asuransi Jaminan Kematian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana oleh ahli waris Sartikasari.
“Inilah salah satu bentuk nyata perlindungan yang diperoleh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri secara prosedural. Harapan kami, melalui dana Santunan Asuransi Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan ini, meskipun Sartikasari yang bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya telah meninggal dunia, namun keluarga yang ditinggalkan tetap dapat memanfaatkan dana ini dengan baik dan bijaksana demi kesejahteraan ekonomi keluarga yang berkelanjutan,” tutur Sri Haryanti.
Tentang Sartikasari                                                                    
Sartikasari (Nomor Paspor: AT862755) adalah PMI sektor formal di Perusahaan Crystal Clear Technology, SDN, BHD, Negara Penempatan Malaysia. Berangkat secara prosedural melalui PT. Andromeda Graha Cab. Palembang, Sartikasari telah menjalani 18 bulan dari total 24 bulan kontrak kerjanya. Namun, pada 12 Januari 2020, Sartikasari dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab kematian berupa Pending Laboratory Investigations (Non Infectious Cause).
Kelengkapan dokumen keberangkatan Sartikasari sangat membantu dalam proses pemulangan jenazah Sartikasari. Segera setelah dokumen kematian Sartikasari lengkap, jenazah Sartikasari langsung dipulangkan ke Indonesia dengan dana pemulangan ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pada 16 Januari 2020, jenazah Sartikasari telah diserahkan langsung oleh BP3TKI Palembang kepada keluarganya. ** (Humas/BP3TKI Palembang/SAS)
Sumber : BNP2TKI

12 February 2020

BP2MI : Program SP2T Terobosan Baru Penempatan PMI ke Taiwan

Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI Elia Rosalina Sunityo

Jakarta, BP2MI (12/2/2020) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Skema Special Placement Program to Taiwan ( SP2T ) merupakan terobosan baru dalam penempatan PMI ke Taiwan melalui Direct Hiring Service Centre (DHSC).
Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI, Ellia Rosalina Sunityo menyampaikan, Program ini bertujuan untuk mengurangi, menghilangkan praktek jual beli Job atau  fee agency yang membebani  para PMI. “Keuntungan dari program SP2T adalah mewujudkan proses penempatan yang transparan dan melindungi PMI, memudahkan, menyederhanakan serta mempercepat proses penyiapan dan penempatan PMI yang akan bekerja ke Taiwan,” jelas  Ellia Rosalina di Jakarta, Rabu, 12/2/2020
Saat ini, lanjut Ellia Rosalina Sunityo, telah tersedia peluang kerja ke Taiwan melalui skema SP2T untuk 109 orang dari dua perusahaan tekstil di Taiwan dan  telah dipenuhi sebanyak 22 orang. Sehingga  masih tersedia peluang kerja untuk 87 orang yang proses perekrutannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan perusahaan tersebut pada tahun 2020 ini. Dengan adanya kerjasama antara BP2MI dan pemerintah Taiwan ini, kedepannya perusahan Taiwan yang akan merekrut calon PMI diharapkan akan terus bertambah.
Untuk itu bagi pencari kerja yang ingin mengikuti program penempatan ke Taiwan melalui skema SP2T ini diharapkan mampu memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan lulus seleksi interview. Adapun syarat minimal yang harus dipenuhi adalah lulusan SMK atau sederajat, tidak buta warna dan usia minimal 18 tahun.
Biaya-biaya yang akan diganti oleh pengguna meliputi tiket pemberangkatan, visa, medical check-up dan BPJS-Ketenagakerjaan dalam negeri. Sementara itu, biaya yang menjadi tanggungan PMI adalah biaya pembuatan passpor, Asuransi Kesehatan - Ketenagakerjaan di Taiwan dan biaya makan serta tempat tinggal.
Informasi lebih lengkap dapat dilihat di website BP2MI (www.bnp2tki.go.id) dan jobsinfo BP2MI (www.jobsinfo.bnp2tki.go.id) atau menghubungi helpdesk Jobsinfo (021) 29244847.***(Humas/Ash/MH)
Sumber : BNP2TKI

09 February 2020

Telepon Darurat di Taiwan

Kantor Polisi= 110 
Pusat Pengaduan PMI= 1995
Pelecehan Seksual= 113
Ambulance= 119
Pemadam Kebakaran= 119

06 February 2020

Sosialisasi Penanggulangan Virus Corona dan Pembagian Masker bagi para WNI di Taiwan


Taipei, 6 Februari 2020 – Kepala KDEI Taipei, Didi Sumedi memberikan sosialisasi kepada para WNI di Taiwan khususnya kepada para PMI yang tengah melakukan pengurusan dokumen di KDEI Taipei terkait pencegahan dan penanggulangan virus corona. Kegiatan dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan awareness sekaligus kewaspadaan WNI di Taiwan terkait pencegahan penularan virus corona yang saat ini tengah mewabah di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan menjadi perhatian penuh Pemerintah Indonesia.
Dalam kaitan itu, Kepala KDEI Taipei memberikan beberapa himbauan kepada para WNI khususnya bagi PMI agar tidak panik namun tetap waspada. Juga disampaikan bahwa secara prinsip kebijakan pihak Taiwan sudah cukup ketat dalam menerapkan protokol kesehatan lalu lintas pergerakan orang dan pemasukan barang termasuk telah menutup penerbangan dari dan ke RRT untuk sementara waktu.
Lebih lanjut, Kepala KDEI juga menghimbau agar para WNI untuk terus waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan penularan virus antara lain dengan menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, secara regular mencuci tangan dengan sabun/hand-sanitizer, selalu menggunakan masker di tempat publik dan terahir menghindari kerumunan apabila dirasa tidak diperlukan.
Di akhir sosialisasi, Kepala KDEI Taipei membagikan masker kepada para WNI guna mengantisipasi terbatasnya ketersediaan masker di Taiwan. Sampai beberapa waktu kedapan, secara regular KDEI Taipei akan terus memantau perkembangan terkini situasi penanganan virus corona di Taiwan termasuk melakukan sosialisasi dan melaksanakan pembagian masker bagi para WNI di seluruh wilayah Taiwan khususnya di lokasi sentra PMI. Turut mendampingi Kepala KDEI pada kegiatan ini yakni Kepala Bidang Tenaga Kerja, Purwanti Uta Djara, Kepala Bidang Imigrasi, Marina Magdalena Harahap, dan Kasubag Protokol dan Informasi, Taufiq Arfi Wargadalam mewakili Bagian Administrasi KDEI Taipei.
Sumber : KDEI Taipei

Berita sejenis dari : BNP2TKI

04 February 2020

Poster multibahasa untuk pencegahan epidemic Pekerja asing dan pelajar asing


Untuk memberi informasi kepada para pekerja asing dan pelajar asing maupun penduduk baru di Taiwan tentang langkah-langkah pencegahan epidemi terhadap pneumonia infeksi khusus yang parah kali ini, Pemerintah Kota Taipei secara khusus mengeluarkan poster multi-bahasa untuk membantu teman-teman yang di Taiwan untuk lebih memahami situasi terkini. Pada tanggal 3, wali kota Ke Wen-je secara pribadi merilis pengumuman di Facebook.
wali kota Ke mengingatkan teman-teman masyarakat bahwa mereka harus mengenakan masker jika mereka demam, batuk, dan selalu mencuci tangan dengan sabun, kurangi pergi ke pasar tradisional atau rumah sakit tempat. Jika Anda perlu pergi ke rumah sakit, Anda harus mengenakan masker, dan hindari kontak dengan binatang liar atau Burung. Jika Anda badan yang kuran sehat, suhu lebih dari 38 derajat, gejala susah bernapas (seperti batuk), harap segera memakai masker dan aktif menelepon jalur 1922 atau Jalur Pencegahan Epidemi Kota Taipei 2375-3782 dan ikuti instruksi. Mencari perawatan medis dengan cepat, pastikan untuk mengambil inisiatif untuk menginformasikan riwayat perjalanan, pekerjaan, riwayat kontak.
wali kota Ko menjelaskan bahwa jika masyarakat sekitar ada mencurigai gejala, mereka juga harus membantu mengenakan topeng dan secara aktif menelepon jalur khusus 1922 atau Jalur Khusus Pencegahan Epidemi Taipei 2375-3782 untuk mencari perawatan medis sesegera mungkin, dan menginformasikan riwayat perjalanan, pekerjaan, riwayat kontak dan kelompok Berkumpul bersama.

BP3TKI Jakarta Melepas 8 PMI Melalui Skema SP2T ke Taiwan

Pelepasan 8 PMI melalui Skema Mandiri atau SP2T Angkatan VI

Jakarta, BP2MI (04/02/2019) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI)  melalui ke Skema Mandiri atau disebut Special Placement Program to Taiwan (SP2T) Angkatan VI.
Keberangakatan 8 (delapan) orang PMI dilepas oleh Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono di Ruang Rapat BP3TKI Jakarta, Selasa (04/02/2019). Seluruh PMI yang berangkat ini telah mengikuti tes seleksi wawancara secara langsung melalui skype pada November 2019 di Jakarta dan Medan. PMI tersebut berasal dari Jakarta sebanyak 1 (satu) orang, Medan sebanyak 1 (satu) orang, Sulawesi sebanyak 1 (satu) orang dan Jawa Tengah sebanyak 5 (lima) orang.
Kepala BP3TKI Jakarta, Mocharom Ashadi, menyebutkan bahwa seluruh seluruh PMI yang berangkat akan bekerja sebagai Operator di Perusahaan Shingkong Textile Co., Ltd, Taiwan.
“BP3TKI Jakarta telah memberangkatkan 11 orang PMI dan mendapat laporan bahwa mereka nyaman dan tidak memiliki masalah selama berada disana. Untuk itu, kami berharap kalian juga begitu,” ujar Mocharom.
Lebih lanjut Mocharom menjelaskan, program SP2T ini bebas dari biaya penempatan, PMI hanya dibebankan biaya pengurusan dokumen yang melekat pada diri PMI (Paspor, Medical Check Up, dsb) dan biaya tersebut akan diganti oleh perusahaan setibanya disana untuk bekerja.
“Biaya penempatan sangat ringan dibandingkan dengan penempatan yang dilakukan oleh P3MI-Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa PMI re-entry Taiwan yang mengikuti Program SP2T juga telah merasakan betapa istimewanya program ini,” jelas Mocharom.
Pelepasan secara simbolik dilakukan oleh Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono, yang juga memberikan arahan kepada para PMI yang akan berangkat. Ia mengapresiasi para PMI yang akan berangkat ini karena telah memilih jalur prosedural untuk bekerja, meskipun jalur ini membutuhkan perjuangan yang cukup panjang.
Selain itu, Teguh juga berterimakasih atas kerja keras dari Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemerintah, Ahnas, dan Kepala BP3TKI Jakarta, Mocharom Ashadi, yang telah membangun sistem penempatan yang mengakomodasi permintaan dari pengusaha di Taiwan, namun tidak memungut biaya dari CPMI.
“Meskipun terdapat banyak kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi, namun pemerintah telah hadir untuk membantu para CPMI lewat jalur SP2T ini. Harapannya, jalur ini juga akan menjadi program G to P (Government to Private) dengan cara pemerintah melakukan kerjasama atau MOU dengan pihak pengusaha,” ujar Teguh.
Teguh berharap pihak KDEI kedepannya dapat membantu berkoordinasi pada para pihak di Taiwan mengenai niatan ini, sehingga kedepannya PMI bisa lebih terlindungi.*** (Humas/AH/FAS)

Penyuluhan Keselamatan Mengendarai Sepeda (Dengan Bantuan Tenaga) Listrik

Peringatan Keselamatan

*Kendaraan aman Beli kendaraan yang lolos uji Jangan modifikasi kendaraan sendiri
*Mengendarai pun tenang Patuhi peraturan lalu lintas Tidak ngebut Tidak mengemudi sehabis minum minuman keras Kenakan helm




Ketentuan Membeli Masker Terbaru

Perhatian Pencegahan Epidemi Pneumonia Penyebab yang Tidak Jelas di Kota Wuhan China

Sumber : https://fw.wda.gov.tw/

Demi mencegah wabah penyebaran virus corona Wuhan China, di sarankan untuk para pekerja asing yang merawat atau mendampingi pasien jika perlu untuk keluar masuk rumah sakit, harap selalu menyiapkan dan menggunakan masker, serta menggantinya setiap harinya.
Jika perlu untuk keluar rumah atau berada di lokasi publik, harap lakukan hal berikut :
*Jika batuk bersin harap menggunakan masker
*Sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun
*Kurangi berpergian ke pasar tradisional, rumah sakit atau tempat yang banyak orang
*Hindari bersentuhan dengan binatang liar, burung
Jika Anda mengalami demam, batuk, atau merasa tidak enak badan setelah Anda berpergian dari luar negeri, silakan minta majikan untuk membantu TKA memberi tahu staf karantina bandara;Jika Anda memiliki gejala yang dicurigai sebagai wabah dalam 14 hari setelah memasuki negara, Anda bisa menghubungi saluran pencegahan epidemi bebas pulsa 1922 atau telepon 1955 untuk bantuan pelaporan kondisi.

Sumber : https://fw.wda.gov.tw

27 January 2020

PMI Taiwan Dihimbau Agar Waspada Penyebaran Novel Corona Virus !



Sobat PMI yang berada di Taiwan untuk berhati-hati dan waspada terhadap penyebaran Novel Corona Virus.

PMI dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah dan apabila memungkinkan hindari ke tempat-tempat keramaian.

Bila mengalami gejala batuk, pusing, demam dan pilek segera memeriksakan diri ke dokter.

Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT. Amin


Rujukan : KDEI Taipei

Baca juga : Siaran Pers IDI Indonesia OUTBREAK PNEUMONIA VIRUS WUHAN

22 January 2020

10 orang PMI asal Lampung Terima Pencarian Klaim Jaminan Sosial


Bandarlampung, BP2MI (22/01/2020) – Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung bekerja sama dengan BP Jamsostek Cabang Lampung adakan kegiatan Penyerahan Santunan Secara Simbolis Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertempat di Aula BP3TKI Lampung, Senin (21/01/2020).
Pada kesempatan ini, penerima manfaat jaminan sosial BP Jamsostek berjumlah 10 (sepuluh) orang atas manfaat JKK dan JKM, yang terdiri atas 8 (delapan) orang atas resiko gagal ditempatkan di negara penempatan bukan karena kesalahan PMI dan 1 (satu) orang atas resiko meninggal dunia, serta 1 (satu) orang atas PMI Sakit untuk penggantian biaya kepulangan.
Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Krishna Syarif, yang turut hadir dalam kegiatan pemberian santunan mengatakan ia secara khusus ingin mengevaluasi kebijakan pemerintah dan mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat menyempurnakan manfaat untuk perlindungan terhadap permasalahan PMI baik pada pra, masa dan purna penempatan. Untuk itu dalam kegiatan tersebut ia meminta kepada beberapa perwakilan PMI penerima manfaat untuk menyampaikan proses perjalanannya sebagai PMI hingga menemui masalah.
"Kita sudah mendengarkan sendiri kesaksian dari para PMI bahwa masih perlu perbaikan khususnya perlindungan PMI pasca kepulangan. Kita juga akan terus sosialisasikan terkait BP Jamsostek agar mereka tahu bahwa mereka dilindungi dan ketika mereka sudah berangkat mereka tahu harus menghubungi siapa ketika ada masalah untuk pencairan Jaminan Sosial," ungkap Krishna.
Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung, Waydinsyah yang mewakili Kepala BP3TKI Lampung, Ahmad Salabi mengungkapkan bahwa santunan JKK dan JKM merupakan hak PMI dan ahli waris sepenuhnya, ia berharap santunan tersebut dapat dipergunakan secara bijaksana oleh pihak penerima.
Hadir dalam kegiatan penyerahan santunan tersebut di antaranya Direktur Pelayanan BP Jamsostek Krishna Syarif, Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel Arief Budiarto, Kepala BP Jamsostek Cabang Bandarlampung Widodo, Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung Waydinsyah, dan para peserta penerima santunan.
Sepanjang tahun 2019 lalu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah fasilitasi penempatan sebanyak 21.495 orang PMI asal Lampung di berbagai negara penempatan, yang juga sekaligus terdaftar pada BP Jamsostek. Program jaminan sosial dari BP Jamsostek merupakan wujud kehadiran negara dalam pelindungan PMI dan keluarga atas resiko kecelakaan dan kematian, dan didasarkan oleh  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.*** (Humas/BP3TKI-Lampung)
Sumber : BNP2TKI

13 January 2020

Perpres No. 90/2019: BNP2TKI Direvitalisasi Jadi BP2MI



Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, pada 30 Desember 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI).
Menurut Perpres ini, BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. “Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),” bunyi Pasal 2 Perpres ini Menurut Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh Kepala. “BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu,” bunyi Pasal 4 Perpres ini.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BP2MI menyelenggarakan fungsi di antaranya: a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia; d. penyelenggaraan pelayanan penempatan; e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial; f. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; g. pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia; h. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan; i. pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran  Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; j. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan; k. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia; dan  l. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
Selain fungsi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai :a. standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi; b. biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan c. proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. Organisasi Menurut Perpres ini,  BP2MI terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika; d. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik; dan e. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Sekretariat Utama, menurut Perpres ini, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro. Sementara Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Adapun Deputi terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat. Sedangkan Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan Subdirektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Seksi. Perpres ini menyebutkan, Inspektorat adalah unsur pengawasan internal di lingkungan BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dan dipimpin oleh Inspektur. Pepres ini juga menyebutkan, Pusat dapat dibentuk di lingkungan BP2MI sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BP2MI. Pusat sebagaimana dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama, serta dipimpin oleh Kepala Pusat. Selain itu, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, menurut Perpres ini, di lingkungan BP2MI dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang  dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. “Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” bunyi Pasal 31 Perpres ini.
Menurut Perpres ini, Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator, dan Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas. Perpres ini juga menyebutkan, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala, dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” bunyi Pasal 38 Perpres ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BP2MI, menurut Perpres ini, diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pada Peraturan Peralihan disebutkan, pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan BP2MI. Selain itu, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BP2MI. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Desember 2019.

BERITA ONLINE (RSS)

Rangkuman Berita Online Populer