SARANA ADVOKASI & EDUKASI

Sumber Informasi Terpercaya untuk PMI di Taiwan.

Aplikasi Mobile SAVE PMI Taiwan

Jangan Ketinggalan Info Ketenagakerjaan, Silahkan Instal Aplikasi Save Mobile Taiwan di Google Playstore

KDEI Taipei Gencar Sosialisasi Perpanjangan PK di Taiwan dan BPJS

Kini di Taiwan sudah bisa mendaftar online PK dan BPJS TK

(Update) Cara Perpanjang PK dan Daftar BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan

Pengumuman terbaru terkait Proses legalisasi Perjanjian Kerja Bagi TKI yang melakukan Perpanjangan Kontrak 3 (tiga) tahun pada KDEI di Taipei.

FB SAVE PMI Taiwan

Ayo Bergabung dalam Grup SAVE PMI TAIWAN - Media Berbagi Seputar Ketenagakerjaan di Taiwan

Akun Line SAVE PMI TKI Taiwan

Ayo Gabung Line@savepmitaiwan

31 October 2017

Batas Waktu Registrasi Kartu SIM Handphone


Selama bekerja di Taiwan, apakah Kartu SIM Indonesia dibawa juga? Kalau saya tetap bawa dengan mode roaming, karena umumnya provider seluler Indonesia kerjasama dengan provider lokal di Taiwan.

Kartu Indonesia tetap dapat digunakan memang di Taiwan (mode roaming), untuk berbagai tujuan misalnya agar tidak hilang kontak dengan relasi/keluarga/kawan di Indonesia serta tujuan untuk transaksional lainnya.

Bagi rekan-rekan TKI yang masih ingin agar kartu SIM HP-nya agar tetap hidup, hendaknya registrasi ulang sebagaimana yang ramai di media sosial, simak infografis dari sumber terpercaya berikut ini :
Sumber : CNN Indonesia

http://tekno.liputan6.com

Berdasarkan pewartaan Liputan6.com, Jakarta (31/10/17) - Operator seluler mengimbau masyarakat untuk tidak termakan kabar hoaxyang menyebutkan bahwa registrasi kartu SIM prabayar hanya berlangsung pada hari ini saja, yakni 31 Oktober 2017.


Padahal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan operator seluler sudah sempat melakukan sosialisasi registrasi kartu prabayar berlaku mulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. 
Dampak dari hal itu, situs web operator seluler sempat down karena tingginya trafik pengunjung yang ingin melakukan registrasi kartu secara online, hari ini. Hal tersebut juga membuat pelanggan lainnya menjadi kesulitan registrasi.

Dalam pernyataan resminya, VP Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati mengungkap kegagalan registrasi ini terjadi karena tingginya antusiasme pelanggan di hari pertama."Sehubungan dengan adanya keluhan pelanggan yang kesulitan registrasi prabayar, dapat kami sampaikan hal ini merupakan dampak antusiasme pelanggan yang luar biasa di hari pertama registrasi," tuturnya.
Adita meminta para pelanggan untuk bersabar mengingat periode registrasi diberikan selama kurang lebih empat bulan.

Sementara Head of Corporate Communications Group of Indosat Ooredoo, Deva Rachman juga mengimbau seluruh pelanggannya agar tak termakan kabar tak benar tersebut. Ia juga meminta para pelanggannya untuk melakukan registrasi via SMS.

"Sebetulnya, situs web kami belum ready makanya pelanggan sulit akses. Kami memang prioritaskan registrasi lewat SMS ke 4444. Lagipula banyak pelanggan di luar kota yang tidak punya akses internet. Kami akan sosialisasi soal ini kepada pelanggan," tuturnya.
Sementara itu, Manager Public Relation PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) meminta para pelanggannya untuk mencari informasi lebih valid terkait registrasi kartu prabayar.
"Trafik situs web kami memang sempat naik di jam tertentu, tapi tidak sampai down. Kami akan pantau terus," ungkap Arum.

Sumber berita : http://tekno.liputan6.com/

Nonton juga Versi Videonya dari MetroTV :


Semoga bermanfaat !

30 October 2017

LINK TERKAIT PELAYANAN INFO & PENGADUAN TKI TAIWAN

Bagi yang belum mengetahui link untuk konsultasi maupun pengaduan bisa catatan info penting berikut :



Rencana Pelatihan "Coding Mom" di Taiwan


Direncanakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelatihan pemrograman komputer (coding) bagi TKI yang dinamakan Coding Mum. Konsepnya adalah belajar membangun website sendiri untuk usaha mulai dari 0, dengan menggunakan ide, merancang situsnya sampai memulai usaha, termasuk diajarin membuat website sendiri, syaratnya a minimal ada laptop sendiri dan familiar dengan komputer, bersedia ikut selama berturut-turut selama 8 kali pertemuan, rentang waktu november - desember 2017 ini. Ayo pikirkan buat usaha setelah pulang ke Indonesia dengan menggunakan skill ini. 

Pelatihan ini ditujukan untuk Perempuan yang benar-benar berminat dan komitmen untuk mengikuti sampai 8 kali pertemuan.


Baca berita terkait sebelum mendaftar


atau tonton dulu videonya di 

Jika sudah paham dan merasakan akan bermanfaat, silahkan mendaftar melalui link berikut ini : (link akan diinformasikan kemudian).

Sebelumnya isi polling dulu di Grup FB : Pusat Info dan Pengaduan TKI Taiwan



Guna Kemudahan Transaksi Keuangan TKI Taiwan, KDEI Taipei menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank BRI

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Taipei, KDEI (30/10/17) -- KDEI Taipei terus melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan TKI di Taiwan. Baru-baru ini KDEI Taipei menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT. Bank BRI (Persero) Tbk (Sabtu, 28/10/17) dalam konteks upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan melalui Pemanfaatan Jasa-Jasa Perbankan BRI dan Penyediaan Basis Data Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan oleh KDEI Taipei.
Acara tersebut sukses dihadiri sekitar 300 WNI/TKI yang datang dari berbagai penjuru di Taiwan. Acara tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Kartu Pekerja Indonesia (KPI) sebagai salah satu produk Bank BRI yang nantinya dapat digunakan oleh WNI/TKI di Taiwan.
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei denganDirektur Institution Bank BRI Sis Apik Wijayanto disaksikan oleh Bapak SuprajartoDirektur Utama Bank BRI, Bapak Herry Sudarmanto Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ibu Srie Agustina Inspektur Jenderal Kemendag,Bapak M.Syist Mewakili Sekjen Kemendag, Ibu Arini Rahyuwati Mewakili Deputi Penempatan BNP2TKI dan Bapak Krishna Syarif Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Turut dihadiri juga anggota delegasi dari masing-masing stakeholder terkait tersebut serta home staf dan lokal staf KDEI Taipei.
Rangkaian kegiatan yang melibatkan ratusan WNI/TKI tersebut diawali dengan Sambutan Kepala KDEI Taipei, Sosialisasi Program dengan pembicara dari perwakilan pemerintah dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, serta Bank BRI.
Dalam pengenalan awal sekilas program Bank BRI disampaikan bahwa KPI sangat bermanfat bagi TKI selain berfungsi sebagai kartu debit juga berfungsi sebagai kartu ATM sekaligus juga sebagai kartu identitas TKI yang ada di luar negeri. Manfaat lainnya adalah TKI bisa mempunyai akses terhadap kebutuan permodalan, serta produk KPR. Bank BRI melihat bahwa di Taiwan sangat potensial untuk dikembangkan KPI, mengingat jumlah penempatan TKI merupakan terbesar kedua setelah Malaysia saat ini serta potensi devisa yang masuk sangat besar. Selain di Taiwan, Bank BRI ke depan bersama dengan BNP2TKI, kedepannyaakan mengembangkan  KPI di negara-negara lain seperti di Korea, Jepang serta di Arab Saudi.
Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei menyampaikan bahwa TKI sebagai pahlawan devisa yang jauh dari keluarga tentunya perlu mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. 
“KDEI di Taipei berupaya hadir pada setiap kesempatan guna memprioritaskan pelayanan TKI/WNI. Bukan hanya perlindungan tetapi kami juga berpikir bagaimana kedepannya. Oleh sebab itu kami bersyukur dan menyambut baik kerjasama dengan Bank BRI yang sebelumnya juga telah dimulai kerjasama Bank BNI dan BPJS Ketenagakerjaan”, ujarnya mengawali sambutannya.
Beliau menegaskan bahwa pelayanan kepada TKI bukan hanya pada saat ini perlindungannya tapi termasuk pada pemberdayaannya yang sampai ke desa-desa. Diharapkan TKI purna nanti kembali membangun desa dengan modal yang telah dimiliki dengan skill yang ditingkatkan di Taiwan guna membangun Indonesia yang lebih baik. 
“Diharapkan dengan pemanfaatan jaringanBank BRI yang tersebar sampai di pelosok daerah di Indonesia serta dukungan kecanggihan teknologi TKI bisa menggunakan transaksi online banking, mengirim uang melalui hanpdhone yang digunakan tentunya akan lebih mudah”, tambahnya
Beliau juga mengharapkan bahwa dengan adanya kerjasama dengan Bank BRI tidak terbatas sebagai pengiriman uang saja, tentunya ke depan diharapkan ada fasilitasi CSR (Corporate Social Responsibility) guna meningkatkan kemampuan dan skill TKI. Sebagai informasi bahwa KDEI Taipei saat ini terus mendukung mendukung pembelajaran dan peningkatan kemampuan skill TKI bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan, misalnya program pendidikan kesetaraan paket A, B, C dan Universitas Terbuka (UT). 
 “Kita menyambut baik dengan adanya Nota Kesepahaman ini, semoga bisa terealisasi secepatnya, karena pertanyaan selanjutnya setelah sebulan dua bulan, dimana TKI bisa dan kapan mendaftar untuk kepesertaan KPI tersebut, ini tentunya menjadi PR kita bersama”, ujarnya mengakhiri sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendag menekankan pentingnya Exit Programbagi TKI agar saat kembali ke Indonesia sudah dapat memulai kegiatan memulai usaha. TKI purna dapat mengembangkan produk yang diperlukan di Taiwan, tentunya menggunakan CSR, selanjutnya dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Taiwan.  Selain itu tentunya perlunya pemanfaatkan keahlian bahasa Mandarin, nantinya di Indonesia dapat membuka pelatihan bahasa mandarin tentunya hal tersebut perlu juga pendampingan dan fasilitasi CSR dari Bank BRI. 
“Peran BRI akan semakin penting untuk kemajuan exit program bagi TKI yang pulang ke Indonesia”, tegasnya.
Dalam pemaparannya, BapakHerry Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan program yang sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan khususnya TKI yang dimulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Salah satu program yang disampaikan adalah Desmigratif (Desa Migran Produktif) maupun penyediaan informasi pasar kerja luar negeri yang dapat langsung diakses online melalui LTSA di kabupaten/kota. Selain itu juga beliau menyampaikan seputar Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migrant Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 25 Oktober 2017 lalu.
Dalam kesempatan tersebut Bank BRI memperkenalkan konsep, demo serta mockupkartu KPI. Ada tiga keunggulan KPI bagi TKI antara lain yakni sebagai kartu identitas, kartu ATM dan yang ketiga sebagai rekening tabungan yang dapat dimonitor sendiri oleh TKI di luar negeri.
Direktur utama Bank BRI dalam sosialisasinya menyampaikan bahwa acara ini guna mewujudkan memberikan dukungan terhadap pelayanan dan perlindungan TKI di Taiwan. Menurut data BI, Taiwan merupakan negara ketiga terbesar penerima remitansi di wilayah Asia Pasifik, sampai dengan September 2017. Total transfer uang yang dilakukan oleh TKI juga sangat besar, merupakan sumbangan yang besar bagi devisa Indonesia.
“Kita perlu mengapresiasi bahwa TKI adalah pahwalan devisa negara. Namun demikian selama ini layanan rekan-rekan TKI yang ada di Taiwan khususnya sektor perbankan dan keuangan masih terbatas aksesnya. Para TKI membutuhkan sarana untuk pengiriman uang secara cepat dan aman dari tempat kerja di rumah yang terletak di daerah terpencil terluar dan terdepan”, ujarnya.
Atas dasar tersebut sebagai salah satu wujud apresiasi terhadap sumbangan para TKI, Bank BRI berinovasi menciptakan KPI Taiwan, sebuah produk dan layanan yang diperuntukan bagi TKI agar dapat melakukan layanan perbankan secara terintegrasi yang sekaligus terhubung denganjaringan transaksi internasional. Dengan kartu tersebut para TKI bisa melakukan akses di berbagai ATM yang ada loga visa master sehingga tidak perlu lagi ke kantor-kantor perbankan dan tentunya dapat menyimpan uang atau gaji secara aman dan mengirimkan secara teratursetiap bulan dapat melalui e-banking, serta dilengkapi dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, kecelakaan kerja, asuransi jiwa jika pekerja meninggal dunia serta layanan perbankan yang lain.
“Semoga acara ini mampu memberikan kemudahan bagi TKI ke depan karena tidak hanya sekedar layanan transaksi perbankan tapi ke depan kami juga menyediakan layanan perbankan yang lain bagi TKI, jika TKI membutuhkan loan tentu kita kita berikan dengan mudah karena dengan adanya KPI Taiwan ini bisa untuk membeli rumah di Indonesia, membeli sawah, membuka usaha, renovasi rumah dan lain sebagainya. 
Ibu Arini Rahyuwati mewakili Deputi Penempatan BNP2TKI dalam pemaparannya menyampaikan bahwa seiring dengan Undang-Undang baru Pekerja Migran Indonesia, saat ini pemerintah pusat memang sedang melakukan upaya dalam perbaikan tata kelola penempatan TKI ke luar negeri. Disampaikannya juga termasuk program program pemberdayaan terintegrasi yang difasilitasi oleh Bank BRI. Dicontohkannya seorang TKI purna asal Taiwan atas nama Mba Emi sukses memulai usaha lumpia dari usaha kecil-kecilan hingga mempunyai toko bakery. Hal tersebut karena pendampingan dan fasilitasi pembiayaan dari Bank BRI
Terkait dengan launching Kartu Pekerja Indonesia (KPI), pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Kartu KPI ini adalah teman TKI, teman dalam mengelola keuangan TKI. Kartu ini banyak fungsinya, ini tidak hanya sekedar kartu biasa, tetapi juga ini sebagai salah satu identitas TKI serta sebagai sarana untuk mempermudah transaksi keuangan. Tidak hanya sekedar kartu tapi teman dalam pengelolaan keuangan karena semuanya tercatat dan terpercaya bahwa uang anda aman dan pasti di lembaga yang resmi”, ujarnya dalam memberikan penguatan bagi TKI yang hadir.
Sebagai informasi bahwa pada tahun 2015 BNP2TKI dan Bank BRI juga telah menandatangani MoU dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pemberian Layanan Keuangan Terpadu bagi TKI dalam mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif. 
Menurut data dari Ministry of Labor Taiwan bahwa saat ini total TKI (update September 2017) yang bekerja di Taiwan sebanyak 256.592 orang, sekitar 40 % dari komposisi TKA di Taiwan. Tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai sumber penghasilan negara (devisa) tentunya. Menurut Data Bank Indonesia, remitansi TKI tahun 2017 (update Juli) sebesar 7,4 Triliun Rupiah. Tak berlebihan memang TKI sering dijuluki “Pahlawan Devisa”.
Diharapkan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dapat segera terealisir sehingga TKI dapat memanfaatkan berbagai keunggulan produk perbankan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan fitur KPI sebagai alat untuk pembayaran jaminan sosial TKI di Taiwan (Asuransi BPJS Ketenagakerjaan). Saat ini sistemnya sedang dalam pengembangan.
Acara ini berlangsung dengan sukses sampai pukul 22.30 waktu Taiwan yang diselingi dengan hiburan yang menghadirkan komikus terkenal dari Indonesia, Mongol, serta diselingi dengan doorprize. Secara umum, hadirin sangat antusias dengan adanya kegiatan tersebut.
Sumber :  KDEI Taipei

Berita terkait dari website lainnya :


Berita Koran :




25 October 2017

Gubernur Jatim Luncurkan Pelayanan Satu Atap Guna Memudahkan Calon TKI

Pakde Karwo Luncurkan Pelayanan Satu Atap Mudahkan Calon TKI (Video)
Gubernur Jawa Timur Soekarwo (dua kanan) didampingi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid (empat kiri) saat meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PTSP-P2TKI) di Kantor Disnaker Jatim Jalan Bendul Merisi Surabaya, Rabu (25/10). (Foto Fiqih Arfani), Antara Jatim
"Semoga dengan berdirinya pelayanan ini maka segala macam urusan TKI menjadi lebih mudah, aman dan terlindungi"
Surabaya, (25/10/17) --- Sebagaimana diwartakan oleh (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo baru saja meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PTSP-P2TKI) untuk memudahkan urusan calon pekerja ke luar negeri.

"Semoga dengan berdirinya pelayanan ini maka segala macam urusan TKI menjadi lebih mudah, aman dan terlindungi," ujarnya di sela peluncuran PTSP-P2TKI di Kantor Dinas Kerja dan Transmigrasi Jalan Bendul Merisi Surabaya, Rabu.

Menurut dia, hadirnya pelayanan ini membuat calon TKI tidak perlu menunggu berhari-hari mengurus segala prosedural untuk berangkat ke luar negeri, mulai dari legalisasi pendaftaran, kesehatan, kependudukan hingga pembuatan paspor.

"Kalau dulu prosesnya lama, bahkan hingga 40 hari karena harus ke sana kemari, tapi sekarang cukup  di satu ruangan semua terselesaikan dan hanya sehari," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menjelaskan, pelayanan terpadu ini merupakan inovasi yang harus dikembangkan sehingga program serupa bisa dilakukan di sejumlah daerah.

Di tempat tersebut, lanjut dia, setiap harinya petugas mampu mengurusi 150-200 calon TKI.

Selain itu, ia juga berterima kasih kepada sejumlah instansi yang menjadi bagian dari pelayanan terpadu satu atap, antara lain BPJS Ketenegakerjaan, Polda Jatim, imigrasi dan instansi lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Setiajit menegaskan berdirinya PTSP-P2TKI merupakan bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya calon tenaga kerja Indonesia.

"Semoga mampu melayani mudah, murah, cepat, tepat dan melindungi tenaga kerja sesuai prinsip dasar pelayanan publik," tuturnya.

Di tempat sama, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengapresiasi berdirinya pelayanan terpadu satu atap tersebut sehingga membantu fasilitasi tenaga kerja.

"Ini adalah inovasi dan harus didukung karena memudahkan, melindungi serta memberikan pelayanan yang tepat bagi tenaga kerja," katanya. (*)




24 October 2017

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Resmi Disahkan

Source gambar : freepik.com

Jakarta, (25/10/17) -- Sebagaimana diwartakan oleh kontan.co.id bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengesahan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (25/10).

Ketua Komisi XI DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, setelah melewati pembahasan selama dua periode, akhirnya RUU ini dapat selesai dan disepakati bersama. Dia bilang, RUU ini merupakan penggantian UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasalnya, lebih dari 80% terjadi perubahan substansi.

Dede bilang dalam beleid ini mengatur beberapa hal. Salah satunya, perlindungan pekerja migran Indonesia, layanan terpadu satu atap penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, tugas dan tanggujawab pemerintah pusat dan pemda, serta kelembagaan dan pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia.

"Selanjutnya, setelah RUU ini disahkan, kami berharap pemerintah segera melakukan sosialisasi dan menyusun peraturan pelaksanaan," kata Dede Yusuf, Selasa (25/10).

Sumber : http://m.kontan.co.id


Pekerja asing yang berhenti kerja harus mengurus prosedur apa saja?


Mendatangi Dewan komisi tenaga kerja untuk melapor pemberhentian kerja, lalu badan 
ini akan melanjutkan kepengurusannya ke kantor imigrasi, lalu memberitahu kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan negara Taiwan dan memperpendek masa ijin tinggalnya.

Sumber : https://www.immigration.gov.tw

23 October 2017

KDEI Taipei kembali Dialog dengan 50 ABK Nelayan terkait Tambahan Penghasilan


Keelung, KDEI (21/10/17) – KDEI Taipei melakukan dialog terbuka dengan 50 ABK Nelayan di kawasan Keelung. Dalam forum tersebut, KDEI Taipei menyampaikan beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban ABK Nelayan.
ABK Nelayan sudah memadati tempat pelaksanaan dialog sekitar pukul 18.00 yang bertempat di salah satu toko indo di Keelung. Mereka datang dari berbagai penjuru pelabuhan di Keelung.
Disampaikan bahwa hendaknya ABK Nelayan memperhatikan keselamatan diri selama bekerja di Taiwan, bekerja dengan baik tentunya serta kewajiban lainnya yang tertuang di dalam kontrak kerja. Materi sosialisasi diawali dengan penyampaian tentang besaran gaji, jenis-jenis potongan, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, item kontrak kerja dan beberapa konten ketenagakerjaan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, ABK Nelayan umumnya menyampaikan pengaduan tentang penghasilan tambahan yang tidak dibayarkan serta tidak adanya insentif atau bonus hasil tangkap. Menanggapi keluhan umum para ABK Nelayan, KDEI Taipei menjelaskan bahwa memang dalam mempekerjakan ABK Nelayan dari Indonesia, majikan harus memberikan tambahan menghasilan minimal NT$ 3.000 bagi ABK baru serta NT$ 5.000 bagi ABK yang telah berpengalaman. Serta dengan penyesuaian pada bulan ke-13 (2 tahun). Terkait dengan maraknya majikan yang belum memberikan tambahan penghasilan, KDEI Taipei akan mengklarifikasi pengaduan ini ke pihak agensi.
“Yang terpenting adalah ABK Nelayan mendapat tambahan penghasilan di luar gaji, yang cara pemberiannya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak”, ujar Devriel Sogia Raflis, Kabid Naker KDEI dalam penegasannya.
Sebagai informasi bahwa penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam perjanjian penempatan (humao) untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.
Kilas balik sejarah penempatan ABK Nelayan bahwa dulu pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015. Namun tidak mudah untuk membuka kembali dan akhirnya disepakati terdapat beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan penghasilan tersebut.
Pertimbangan pemberian kompensasi dengan penghasilan tambahan tersebut adalah karena ABK Nelayan resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat. Oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.  
Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.
ABK Nelayan tampak antusias mendengarkan penjelasan dari KDEI Taipei, yang berakhir sampai dengan pukul 21.00. Umumnya ABK Nelayan berharap ke depan agar ke depan tetap perlu upaya pemerintah dalam hal ini KDEI Taipei dalam perbaikan kesejahteraannya.
Menurut data MoL Taiwan saat ini sekitar ±8.000 TKI bekerja sebagai ABK Nelayan di seluruh Taiwan. Tentunya angka yang sangat besar, dan sangat berkontribusi dalam menggerakan sektor perikanan di Taiwan.
Sumber : KDEI Taipei

20 October 2017

Genjot Produk TKI Purna, BP3TKI Lampung fasilitasi Pembinaan & Penyuluhan Keamanan P-IRT secara Mandiri.


Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) secara Mandiri di RM. Yanti Sukadana, Lampung Timur
BNP2TKI, Lampung Timur (20/10) Menyambut makin menggeliatnya permintaan produk TKI Purna di pasar potensial, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) secara mandiri.

Pada pembukaan kegiatan, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung, Waydinsyah mewakili Ka BP3TKI Lampung Mangiring Hasoloan Sinaga mengungkapkan bahwa kegiatan penyuluhan diselenggarakan sebagai upaya dan tindak lanjut BP3TKI Lampung untuk mendorong kemajuan usaha dari TKI Purna Binaan BP3TKI Lampung hasil kegiatan pemberdayaan yang telah digulirkan di Lampung Timur sejak 2015 agar dapat mengembangkan usahanya untuk memasuki pangsa pasar yang lebih besar

"Beberapa program pemberdayaan memang menyasar pada bidang kuliner/makanan, pemasarannya tidak terlalu rumit karena apabila telah memiliki izin P-IRT , produk tersebut dapat dijual ke pameran, toko oleh-oleh, dan hotel  yang telah bekerja sama dengan BP3TKI Lampung” Ujar Way.

Pembinaan dan penyuluhan ini merupakan salah satu tahapan untuk mendapatkan izin P-IRT. Izin P-IRT diperoleh apabila dokumen telah lengkap, dilakukan survey di rumah produksi, dan telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan.

Pada pembinaan dan penyuluhan yang berlangsung di Sukadana ini, peserta akan diberikan pre-test dan post-test, apabila dinyatakan lulus post-test, maka peserta akan diberikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Penyuluh berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, yaitu dr. Nila Sandrawati Tanjung, M.Kes. dan Sulistyowati, SKM, M.K.M.

Menurut Sulistyowati, SKM, M.K.M., Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga, pada tahun 2107, kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur terbatas, hanya 2 kali dalam satu tahun dengan total kuota peserta 40 orang, sehingga penyuluhan secara mandiri ini menjadi alternatif solusi dari minimnya jatah pembinaan dan penyuluhan melalui Dinas Kesehatan Lampung Timur.

Kegiatan yang diikuti oleh 25 peserta ini nantinya akan diprediksi melahirkan produk-produk yang semakin beragam dari para TKI Purna binaan BP3TKI lampung, utamanya makanan ringan berupa keripik.

Gencarnya upaya BP3TKI Lampung dalam memasarkan produk TKI Purna dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus mengingat karakter TKI Purna di Provinsi Lampung yang perlu terus didukung dan didampingi agar tidak mudah patah semangat untuk berwirausaha.

Sumber : BNP2TKI

16 TKI Mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Perdana di Taiwan

TKI sedang konsentrasi mengikuti Ujian Online Berbasis Komputer
Taipei, KDEI (21/10/17) -- KDEI Taipei bekerja sama dengan 2 PKBM di Taiwan, PKBM Bhakti Jaya Indonesia (BJI) dan PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)  menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tanggal 21-22 Oktober 2017 di KDEI Taipei yang diikuti oleh 16 siswa (TKI).
Dalam pelaksanaan ujian perdana berbasis komputer tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut memberikan bimbingan teknis dan pengawasan.
"Kami berharap rekan-rekan peserta ujian dapat lulus dengan baik dan dapat melanjutkan pendidikan ke program Universitas Terbuka", ujar Kepala KDEI, Bapak Robert James Bintaryo dalam sambutannya.
Adapun perwakilan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kemendikbud, Bapak Subi Sudarto turut menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi terciptanya iklim pendidikan di wilayah Taiwan yang relatif lebih baik daripada beberapa negara lain yang juga menyelenggarakan program Kejar Paket C di luar negeri.

Sebagai informasi bahwa Pelaksanaan UNBK Gelombang Kedua ini adalah guna mengakomodir Peserta Ujian Nasional di Gelombang Kesatu yang diselenggarakan pada bulan April lalu dan Peserta tidak bisa hadir dengan berbagai alasan di antaranya tidak libur atau tidak diberikan ijin libur oleh Majikan. Sehingga  dengan adanya UNBK Gelombang Kedua ini diharapkan bisa menampung peserta ujian nasional lalu yang terakomodir pada gelombang pertama.
KDEI Taipei dan Kemendikbud mendukung adanya penyelenggaran pendidikan kesetaraan di Taiwan tersebut sehingga membuka kesempatan lebar bagi TKI khususnya untuk melanjutkan pendidikan yang dulunya terputus karena berbagai faktor ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurut data SISKOTKLN BNP2TKI bahwa TKI di Taiwan tiga tahun terakhir secara umum masih didominasi oleh pendidikan tingkat SLTP, menyusul SLTA, dan SD. Dengan adanya partisipasi aktif TKI di Taiwan dalam melanjutkan pendidikan di Taiwan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan TKI lainnya sehingga nanti pulang selain membawa modal untuk pemberdayaan di dalam negeri juga membawa ijazah pendidikan yang tentunya sangat bermanfaat kelak.
Disadur dari sumber aslinya : KDEI Taipei

14 October 2017

Ragam Produk Purna TKI di TEI 2017



Tangerang, BNP2TKI (14/10/17) - Event Trade Expo Indonesia (TEI) ke-32 di tahun 2017 sudah sampai ke hari keempat pada Sabtu (14/10) ini. BNP2TKI juga  mempromosikan barang-barang produksi dari para TKI purna.

Ditemui di Hall 10, tempat stand produk-produk TKI purna berada, Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE) kawasan BSD, Tangerang Selatan, Restu Dewi Utami, Kepala Seksi Fasilitasi TKI Purna, Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI menyatakan bahwa tahun 2017 ini adalah kali kedua TKI purna dan keluarganya diberi kesempatan untuk mempromosikan dan memasarkan produk unggulannya. 

Sejumlah 9 TKI purna yang difasilitasi oleh 8 BP3TKI/LP3TKI hadir dalam mempromosikan produk-produk mereka di acara yang berlangsung selama 5 hari ini. 

TKI purna yang berasal dari berbagai daerah tersebut mempromosikan produk-produk unggulannya masing-masing, diantaranya, Palembang dengan krupuk dan batik Palembangnya, Lampung dan Jawa Tengah sama-sama menawarkan kripik jamur, Banten dengan aneka olahan krupuk dari ikan bandengnya, Jakarta mempromosikan aneka krupuk dan kripik serta aksesoris, Jawa Barat mengenalkan kerajinan akar wangi, nasi liwet instan dan kripik peuyeum, Jogyakarta membawa coklat seduh dan emping rendah purin, Jawa Timur mempromosikan aneka kripik, batik dan kerajinan tangan.

Sudah ada beberapa tawaran untuk mengekspor produk-produk tersebut ke berbagai negara di luar negeri, diantaranya krupuk baso dari Banten yang diminati oleh buyer dari Abu Dhabi, disebutkan bahwa transaksi ini masih dalam negosiasi antara buyer dengan pihak TKI purna yang berasal dari Serang, Banten. 

Kerajinan tangan berupa pajangan dinding akar wangi juga diminati oleh buyer asal Singapura. Pihak buyer hanya tinggal mengirimkan design untuk kemudian dibuat oleh pengrajin akar wangi yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Disebutkan bahwa kerajinan tangan ini akan menjadi aksesoris di hotel yang dimiliki oleh buyer Singapura tersebut.

Menurut Restu, total transaksi pengunjung (on the spot) hingga hari ke-4 di stand TKI Purna ini sebesar Rp. 4.000.000,- selain itu, kesepakatan dengan pembeli yang masih dalam proses penyelesaian yaitu mencapai Rp. 28.050.000,- berasal dari buyer dalam negeri.
Dengan kontinuitas order yang disepakati, kurang lebih menghasilkan Rp. 15.000.000,- per bulannya.

Kabag Humas BNP2TKI menyatakan bahwa kehadiran mantan TKI yang telah menjadi pengusaha dengan ragam usaha dan produk dalam TEI ke 32 tahun 2017 ini menunjukan kemajuan yang semakin positif. "Hasil pengamatan di lapangan, stand produk purna TKI yang terletak diantara berbagai stand usaha kerajinan UKMK tersebut, ramai dikunjungi dengan transaksi. Stand tersebut difasilitasi oleh BNP2TKI," demikian Servulus.  

Sumber : BNP2TKI

100 Perawat Profesional Rencananya akan ditempatkan ke Taiwan


Sebagaimana diberitakan di REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan segera mengirim 100 tenaga perawat ke Taiwan mulai awal tahun 2018. Kesepakatan kerja sama untuk pengiriman tenaga perawat tersebut telah ditandatangani oleh BNP2TKI dengan perusahaan swasta asal Taiwan dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 di Serpong, Tangerang, pada Kamis (12/10) lalu.

Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi BNP2TKI Ricky Adriansjah menjelaskan, penempatan perawat ini akan menjadi yang pertama kali karena sebelumnya Indonesia hanya mengirim perawat orang jompo untuk bekerja di rumah tangga-rumah tangga di Taiwan.

"Untuk perawat diminta minimal berpendidikan S1. Sebelumnya, perawat jompo itu pendidikan akhirnya SMA atau SMP," kata Ricky, saat ditemui di stand pameran BNP2TKI di TEI 2017, Jumat (13/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan, BNP2TKI selanjutnya akan memfasilitasi pelatihan bahasa mandarin selama tiga bulan bagi calon perawat yang akan bekerja di Taiwan. Sebab, mereka diwajibkan sudah memiliki keterampilan bahasa sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Setelah tiba di Taiwan, pekerja migran asal Indonesia biasanya akan mendapat kontrak kerja untuk tiga tahun.

Selama periode Januari-September 2017, BNP2TKI telah memberangkatkan sekitar 215.000 tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Ricky menyebut, sekitar 50 persen dari jumlah tersebut bekerja di pabrik-pabrik, 38 persen bekerja sebagai asisten rumah tangga dan sisanya bekerja di sektor perkebunan, perhotelan dan pariwisata serta kesehatan. "Target kita mengurangi pekerja di sektor domestik. Kita dorong mereka bekerja di perusahaan."

Sepanjang 2016 lalu, Indonesia telah mengirim pekerja migran sebanyak 240 ribu orang. Ricky memperkirakan, sampai akhir tahun 2017 mendatang, ada sekitar 275 ribu pekerja yang sudah ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan di luar negeri.

Sumber : Republika

Komentar :

Kepastian tentang mekanisme ini selanjutnya akan diumumkan di website BNP2TKI, antara lain tentang prosedur pendaftaran dan persyaratan lainnya. Semoga bermanfaat !

FORM PENGADUAN ABK NELAYAN, KHUSUS BAGI YANG TIDAK MENDAPATKAN PENGHASILAN TAMBAHAN


Isi form berikut jika Anda (ABK Nelayan) jika Anda datang ke Taiwan awal tahun 2016 serta merasa tidak diberikan pendapatan tambahan, sebelumnya baca ini terlebih dahulu

http://pengaduantkitaiwan.blogspot.tw/2017/01/tambahan-gaji-abk-nelayan-yang-perlu.html

Klik disini untuk memulai pengaduan !

atau FORM PENGADUAN ABK NELAYAN

Bila butuh informasi tambahan serta konfirmasi pengaduannya, kirim pesan ke email : kadir@kdei-taipei.org

Terima kasih semoga bermanfaat !

BNP2TKI Dapat Order Perawat dan Hospitality ke Australia dan Taiwan Pada TEI 2017


Jakarta, BNP2TKI (11/10/2017) -- Disela-sela Trade Expo Indonesia yang ke-32 tahun 2017, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mendapatkan order tenaga kerja perawat dan hospitality dari buyers Australia dan Taiwan. Demikian disampaikan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, kepada pers pada pembukaan TEI 2017 di ICE Tangerang, Provinsi Banten.

Lebih lanjut, Nusron Wahid juga menyampaikan bahwa daya saing Tenaga Kerja Indonesia adalah tergolong sebagai yang terbaik ke-3 di dunia. Salah satu instrumen yang menonjol dari daya saing TKI tersebut, bahwa TKI yang paling dicari oleh negara-negara pengguna yang membutuhkan tenaga kerja asing. Hal tersebut dikemukakan Nusron Wahid pada saat membuka acara Workshop Peluang dan Tantangan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja di Australia yang diselenggarakan BNP2TKI dengan para Buyers di hari pertama Trade Expo Indonesia yang ke 32 di ICE, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten (11/10/2017).

Pada TEI ke-32 yang dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi tersebut, Kepala BNP2TKI juga memastikan ditandatanganinya MoU penempatan TKI Perawat di Taiwan melalui skema G to P antara BNP2TKI dengan Lifecare and Professional Development Association, Taiwan; dan PT. Sukamulya Mitra Mandiri, dengan Alliance Abroad Group (AAG) Pty Ltd, Australia tentang Bringing non-Australian citizens to Australia to participate in a working Holiday Visa offered by AAG. Dalam penandatanganan ke dua dokumen tersebut, ikut menyaksikan Dubes RI untuk Australia, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI, dan Dirjen PEN Kemendag RI.

Menurut Nusron Wahid, permasalahan utama yang dihadapi calon TKI untuk bekerja ke luar negeri adalah persoalan bahasa yang memerlukan upaya peningkatan kemampuan bahasa negara tujuan terutama Bahasa Inggris. Dengan demikian, para calon TKI bisa bekerja di Australia, misalnya, mengingat gaji yang didapatkan disana cukup besar dan cukup sejahtera. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia, Y. Kristiarto S. Legowo, menyampaikan bahwa Australia sesungguhnya menyediakan banyak lowongan pekerjaan dan membutuhkan banyak Tenaga Kerja Indonesia.

Bidang pekerjaan yang terbuka antara lain konstruksi, teknisi listrik, tukang las, tenaga kesehatan (perawat dan dokter), hospitality, dan Chef. “Pekerja-pekerja kita yang ada di luar negeri sangat diminati dan disukai negara luar. Saking banyak peminatnya, bahkan Indonesia dinobati termasuk sebagai negara ke-3 terbaik tingkat dunia. Sehingga di negara-negara seperti kawasan Timur Tengah, Eropa dan Australia banyak membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia.

Warga Indonesia ini terkenal ramah dan ulet dalam bekerja makanya disukai”, ungkap Nusron. Saat ini, BNP2TKI terus mengadakan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang hendak berangkat ke luar negeri. Upaya ini dilakukan supaya calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri sungguh berkompeten dalam bidang sesuai minat masing-masing.

Sementara itu, Kabag Humas BNP2TKI, Servulus Bobo Riti menyampaikan bahwa partisipasi BNP2TKI dalam rangka TEI tahun 2017 adalah yang ke-10 sejak tahun 2007. Fokus utama BNP2TKI adalah sektor jasa ketenagakerjaan yang memfasilitasi promosi potensi tenaga kerja sekaligus mempertemukan buyers atau agensi dengan PPTKIS. (Humas) 

Sumber : BNP2TKI

Benahi Tata Kelola Penempatan ABK LG, KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan dengan COA


Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri terkait Bidang Ketenagakerjaan dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI menyambangi Fishery Agency COA, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penempatan ABK LG.
KDEI Taipei kerap mendapatkan laporan pengaduan tentang permasalahan ABK LG Sektor Perikanan. Prosedur penempatan ABK LG tersebut tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Beberapa permasalahan utama antara lain TKI meninggal, gaji tidak lunas, ekploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya. Saat ini penempatan ABK LG tersebut sulit dihentikan dan permasalahan terus muncul.
Sebagai informasi bahwa ABK LG adalah ABK yang bekerja secara non prosedural dengan menggunakan surat jaminan (letter of guarantee), berlayar di perairan internasional pada kapal berbendera Taiwan, umumnya berangkat dengan menggunakan visa kunjungan, tidak tercatat pada Kemenaker, BNP2TKI, KDEI di Taipei maupun pada pemerintah Taiwan, gaji rendah, rentan eksploitasi, serta tidak ada jaminan terhadap hak-hak pekerja. Pada saat pengajuan permohonan paspor, pemohon yang diduga akan menjadi ABK LG selain melampirkan persyaratan pokok, juga menyertakan dokumen rekomendasi berupa job order dan buku pelaut.
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada ABK LG Sektor Perikanan tersebut, dipandang perlu adanya tata kelola penempatan yang lebih baik. Atas dasar inilah sehingga sangat mendesak untuk kembali dilakukan pertemuan dengan pihak COA.
Dalam pertemuan di COA tersebut delegasi Pemri dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei, Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.
Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk pembahasan tata kelola penempatan ABK LG yang selama ini sangat rentan dan belum ada kehadiran pemerintah dalam mekanisme penempatan pada jabatan tersebut.
Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak COA agar memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Saat ini perekrutan ABK LG hanya diketahui oleh pihak Council of Agriculture (CoA) dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Taiwan (Fishery Agency), tanpa adanya persetujuan penempatan dari pihak Ministry of Labor (MoL) maupun perwakilan negara asal dari ABK LG. 
Akibatnya, saat ini terjadi adanya beberapa perbedaan standar antara MoL dan CoA, antara lain perbedaan besaran penghasilan antara ABK LG dengan ABK yang bekerja di wilayah teritorial Taiwan. Saat ini besaran gaji ABK LG hanya sekitar USD.450,- (empat ratus lima puluh US Dollar) dan seringkali jumlah yang diterima oleh ABK LG lebih kecil. Sedangkan gaji ABK di wilayah teritorial mencapai NTD.21.009,- (dua puluh satu ribu Sembilan Taiwan Dollar) atau setara dengan USD.700,- (tujuh ratus US Dollar). 
Selain itu, jika terjadi permasalahan dengan ABK LG, pihak perwakilan seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaiannya. 
Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap ABK LG Indonesia, pihak Indonesia mengharapkan agar perekrutan ABK LG dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan pihak perwakilan negara dalam hal ini KDEI Taipei. Dengan adanya endorsment Perjanjian Kerja Laut pada KDEI Taipei akan lebih memudahkan dalam memonitor penempatan ABK LG, serta memonitor agensi yang diberikan izin untuk merekrut ABK LG tersebut. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam online sistem yang dapat diintegrasikan. Selain itu perlunya standarisasi dokumen dan kualifikasi dari masing-masing ABK LG yang akan ditempatkan.
Menanggapi permintaan dari Delegasi Pemri, pihak COA menyampaikan bahwa pada dasarnya menyambut baik dengan upaya perlindungan ini sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Taiwan terkait dengan mekanisme pengaturan ABK yang bekerja pada kapal Taiwan guna mewujudkan tata kelola penempatan ABK LG yang baik dan terlindungi. Selanjutnya pihak COA terlebih dahulu akan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Taiwan untuk mewujudkan kerjasama dengan KDEI Taipei dalam endorsement Perjanjian Kerja Laut khususnya.
Menyikapi disparitas upah yang berbeda jauh, pihak COA menyebutkan bahwa ABK LG dengan upah USD.450,- (empat ratus lima puluh US Dollar) memang tergolong rendah, namun hasil tangkapannya jauh lebih banyak dibanding dengan ABK yang bekerja dalam wilayah teritorial, namun diakui sistem pembagian hasil tangkap belum transparan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan ABK LG. Selain itu penempatan ABK LG tidak dipungut biaya kepada pekerja namun ditanggung oleh majikan.
Sebagai informasi bahwa Taiwan telah mengeluarkan produk hukum untuk perlindungan ABK LG yang telah diberlakukan sejak 20 Januari 2017 lalu. 
Peraturan tersebut adalah Act For Distant Water Fisheries efektif berlaku sejak 20 Januari 2017. Peraturan ini mengatur tentang hak-hak pekerja pelaut perikanan (ABK/Nelayan) yang bekerja pada kapal Taiwan, yang turunannya dijelaskan detil dalam Regulations on the Authorization and Management of Overseas Employment of Foreign Crew Members.
Beberapa hal yag diatur antara lain peraturan terkait dengan kualifikasi ABK, kondisi yang diperkenankan, dokumen persyaratan, hak dan kewajiban antara pengguna dan ABK, isi kontrak, ketentuan untuk persetujuan agensi, jangka waktu, tanggung jawab manajemen, jumlah tertentu, dan persyaratan lainnya.
Sumber : KDEI TaipeiBNP2TKI

KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan dengan MOL Taiwan Bahas Isu Aktual Seputar Ketenagakerjaan

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI mengadakan pertemuan membahas isu seputar ketenagakerjaan di Taiwan.
Dalam pertemuan di MoL delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.
Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak MoL beberapa hal antara lain: penyesuaian gaji TKI sektor domestik dari gaji saat ini sebesar NTD.17.000,- (tujuh belas ribu Taiwan Dollar) menjadi minimal NTD.19.000,- (sembilan belas ribu Taiwan Dollar), hendaknya majikan memberikan cuti kepada TKI untuk melihat keluarga di Indonesia serta menyertakan TKI-nya pada asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja di Taiwan, juga mewajibkan TKI-nya agar mengikuti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. 
Pihak Pemri juga meminta agar biaya jual beli job dapat dihilangkan atau dialihkan kepada pihak pengguna. Jual beli job ini ditengarai menjadi penyebab tingginya biaya penempatan di Taiwan.
Usulan lain yang ditekankan adalah perlunya melakukan monitoring dan menjalankan norma Ketenagakerjaan terhadap TKI di luar job atau putus kontrak. Diharapkan MoL dapat memberikan tindakan tegas terhadap agensi maupun majikan yang melakuka pelanggaran yang sering diadukan oleh TKI antara lain memperkerjakan TKI di luar job, atau pemutusan maupun pemulangan TKI secara sepihak.
Pemri juga meminta agar memberlakukan batas minimal penghasilan terhadap calon majikan yang akan memperkerjakan TKI di Sektor Domestik. Hal ini didasari pada adaya pengaduan bahwa majikan sering kali menggaji TKI secara urunan dengan saudara/kerabat majikan.
Terkait ABK LG yang belum diatur, Pemri juga menyampaikan agar MoL dapat memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Perekrutan ABK LG agar dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan KDEI Taipei.
Untuk peningkatan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih baik, Pemri juga mengharapkan agar pihak Taiwan juga membuka peluang penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui mekanisme Government to Private.  
Pemri juga mengajak MoL Taiwan untuk berinvestasi di bidang pelatihan kerja di Indonesia serta kerjasama peningkatan kapasitas petugas ketenagakerjaan kedua belah pihak di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pengawasan.
Menanggapi masukan dan usulan dari Delri, pihak MoL menyambut baik. Namun terkait dengan kepastian jawaban tidak dapat disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut. Pihak MoL menyarankan akan membahas secara komprehensif klausul-klausul tersebut dalam agenda Joint Working Grup (JWG) IX yang direncanakan akan diselenggarakan di akhir tahun ini.
Pihak MoL mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Delegasi Indonesia dalam meningkatkan perlindungan TKI di Taiwan. Selanjutnya disampaikan juga bahwa sejalan dengan hal tersebut, Taiwan sangat menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak TKI yang ada di Taiwan. 
Sekilas disampaikan bahwa terkait dengan isu yang bersinggungan dengan instansi lain (ABK LG) akan disampaikan ke instansi terkait. Sedangkan terkait dengan kebijakan perpanjang kontrak tanpa pulang sudah diatur dalam amandemen peraturan ketenagakerjaan terbaru, Employment Service Act. Majikan tidak dapat melarang TKI untuk mengambil hak cutinya.
Menanggapi isu jual beli job, bahwa hal tersebut menjadi concern pihak MoL juga. Bila suatu agensi dapat dibuktikan melakukan pungutan di luar ketentuan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Taiwan.
Sumber : KDEI Taipei

Tautan lainnya  :BNP2TKI

BERITA ONLINE (RSS)

Rangkuman Berita Online Populer

Chat LINE (24 Jam)

加入好友