SARANA ADVOKASI & EDUKASI

Platform Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan, Hukum, Peraturan serta Layanan Pengaduan PMI Taiwan

Aplikasi Mobile SAVE PMI Taiwan

Jangan Ketinggalan Info Ketenagakerjaan, Silahkan Instal Aplikasi Save Mobile Taiwan di Google Playstore

KDEI Taipei Gencar Sosialisasi Perpanjangan PK di Taiwan dan BPJS

Kini di Taiwan sudah bisa mendaftar online PK dan BPJS TK

(Update) Cara Perpanjang PK dan Daftar BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan

Pengumuman terbaru terkait Proses legalisasi Perjanjian Kerja Bagi TKI yang melakukan Perpanjangan Kontrak 3 (tiga) tahun pada KDEI di Taipei.

FB SAVE PMI Taiwan

Ayo Bergabung dalam Grup SAVE PMI TAIWAN - Media Berbagi Seputar Ketenagakerjaan di Taiwan

Akun Line SAVE PMI TKI Taiwan

Ayo Gabung Line@savepmitaiwan

Hati-hati Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat maupun Institusi BNP2TKI, Agar Selalu Waspada!

Cari Info Cepat !

12 November 2019

Batas Waktu Pembayaran Layanan Legalisasi Dokumen untuk periode 2019

Sobat PMI Taiwan !

Bagi yang ingin melakukan perpanjang kontrak tanpa pulang sebaiknya perhatikan pengumuman berikut ini bahwa legalisasi dokumen tahun anggaran 2019 hanya sampai tanggal 13 Desember 2019.


Karena salah satu tahapan yang dilewati oleh PMI yang perpanjang kontrak adalah melakukan pembayaran legalisasi dokumen PK pada bank yang ditunjuk oleh KDEI Taipei (saat ini Bank Changwa).

Nah mulai kapan bisa lagi legalisasi untuk tahun 2020 ? Simak terus pengumuman langsung dari KDEI Taipei atau melalui website ini.



11 November 2019

Sinergitas BNP2TKI dan Kemenaker dalam Pemberdayaan Purna PMI di Yogyakarta

Kegiatan Launching Sinergisitas Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program tenaga kerja mandiri

Yogyakarta, BNP2TKI (08/11/2019) – BNP2TKI melalui BP3TKI Yogyakarta bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI menyelenggarakan kegiatan Launching Sinergitas Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program tenaga kerja mandiri, bertempat di Desa Nglanggeran Gunung Kidul, Yogyakarta, pada Kamis (07/11/2019).
Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Plt Dirjen Binapenta & Perluasan Pasar, Drs. Aris Wahyudi, M.si, dan BNP2TKI yang diwakili oleh Deputi Perlindungan, DR. Anjar Prihantoro BW,. MA, secara simbolis memberikan bantuan kepada peserta Bimbingan Teknis, sekaligus sebagai tanda dimulainya kegiatan pelatihan pemberdayaan PMI purna.
Kepala BP3TKI Yogyakarta, Suparjo SH, menyampaikan bahwa pelatihan akan dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Pelatihan digital printing di Desa Nglanggeran Gunung Kidul dengan jumlah peserta 20 orang dan Pelatihan pengolahan emping rendah purin di Desa Canden Jetis Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.
Dalam kesempatan tersebut Deputi Perlindungan, DR. Anjar Prihantoro BW,. MA, menyampaikan harapannya kepada para PMI yang telah kembali ke kampung halamannya dari bekerja di luar negeri agar dapat membangun desanya dengan berwirausaha.
 “Sinergitas pemberdayaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga akan tercapai kesejahteraan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi pengangguran,” ujar Anjar.
Plt. Dirjen Binapenta & Perluasan Kerja, Drs. Aris Wahyudi, M.Si., memberikan semangat kepada para peserta pelatihan dan mengingatkan kepada para Kepala Disnaker daerah, terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal 258 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas publik dan daya saing daerah.
“Seperti apa yang diamanatkan didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, masing-masing pemerintah daerah harus memiliki inisiatif kreatifitas sesuai komoditi yang dimiliki daerah tersebut,” jelas Aris.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Nglanggeran yang telah berinisiaatif menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat warganya tidak lagi berkeinginan bekerja diluar negeri karena sudah mendapatkan hasil yang layak di daerahnya sendiri. Serta mendorong Desa Nglanggeran untuk lebih giat lagi, mengingat Desa Nglanggeran adalah desa wisata sehingga harus mampu meninggalkan kesan atau kenang-kenangan bagi para pengunjung yang datang.
“Sinergitas itu ujungnya saling menguatkan yang dapat membuat perubahan kemajuan yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat maslahat secara berkesinambungan bagi kita semua,” ucapnya.
Hadir pada acara tersebut yaitu Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A. Gatot Hermawan, Kepala Disnaker Gunungkidul, Kepala Disnaker Bantul, dan Kepala Desa Nglanggeran Gunung Kidul.*** (Humas/BP3TKI Yogyakarta)
Sumber : BNP2TKI

07 November 2019

BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Plt Kepala BNP2TKI Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi IX DPR RI

Jakarta, BNP2TKI (05/11/2019) – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan berganti  nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.  Demikian disampaikan  Plt Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (04/11/2019).
Rapat ini merupakan rapat perdana BNP2TKI dengan anggota Komisi IX DPR RI yang baru saja dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu, dan dilakukan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Tatang menyampaikan, BNP2TKI dalam waktu dekat akan berganti menjadi Badan baru yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perubahan nama ini disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
“Dalam UU tersebut, nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain disesuaikan dengan ILO Migrant Workers Convention, kata TKI juga seakan-akan cerita duka yang melekat pada kasus-kasus yang menimpa TKI,” ujar Tatang.
Disamping itu, instansi yang terlibat sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 ini tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah  juga diberikan peran dan tanggungjawab yang penting dalam pelindungan PMI.  Sehingga dapat memberikan pelindungan kepada PMI sejak dari awal proses penempatan hingga PMI pulang ke tanah air.
“Cakupan layanan oleh BP2MI nantinya tidak hanya bagi calon PMI dan PMI saja, tetapi juga sampai kepada keluarganya,” papar Tatang yang didampingi para Eselon I yaitu Deputi Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan Anjar Prihantoro dan Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Elia Rosalina, serta jajaran Eselon II di lingkungan BNP2TKI.
Tatang juga menambahkan, BP2MI nanti akan lebih banyak lagi mencari peluang kerja di luar negeri sehingga dapat menempatkan PMI yang terampil dan profesional, agar dapat menurunkan jumlah penempatan PMI yang memiliki kategori low level dan berisiko tinggi, seperti asisten rumah tangga.
Hal ini dilakukan sesuai dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo pada tahun 2019-2024 yang relevan dengan BP2MI yaitu, pertama, Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Ketiga, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Keempat, Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Sumber : BNP2TKI

ISO 9001:2015 Bentuk Pengakuan Kualitas Pelayanan Pengaduan di BNP2TKI


Jakarta, BNP2TKI (06/11) – Sejak 2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah memiliki Sertifikasi ISO 9001:2015 dalam hal pelayanan pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  di Crisis Center BNP2TKI.
“BNP2TKI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya melalui manajemen mutu, hal ini sebagai bentuk penerapan sistem manajemen mutu yang memenuhi Quality Management Systems-Requirements,” ujar Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI,  R Wisantoro di Jakarta, Rabu  6/11/2019.
Wisantoro mengungkapkan setelah 3 tahun Sertifikasi ISO 9001:2015 dikeluarkan,  BNP2TKI telah melakukan sertifikasi kembali ditahun ke-4, dan telah dilakukan audit eksternal dari Sucofindo, Selasa, (5/11/2019) dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan pelayanan publik.
Ia menyebutkan, tim audit telah menerbitkan observasi sebagai saran atau potensi ketidaksesuaian. Selanjutnya tim audit akan menerbitkan rekomendasi kepada technical reviewer untuk keputusan penerbitan sertifikat.
“Sertifikasi ISO 9001:2015 ini merupakan salah satu bentuk pengakuan kualitas pelayanan pengaduan di BNP2TKI yang menunjukan bahwasanya Pemerintah hadir dalam segala bentuk keseriusan penanganan permasalahan PMI,” tegasnya.
Wisantoro menambahkan, ini merupakan salah satu upaya dari BNP2TKI  untuk membangun sistem manajemen mutu terutama pada layanan pengaduan  permasalahan CPMI/PMI.  Baik  dalam proses pra-penempatan, selama bekerja di negara penempatan, maupun pada saat pulang ke daerah asal masing-masing (purna penempatan). Serta penanganan pengaduan (complaint handling) CPMI/PMI secara cepat, empati, dan ramah.
Sesuai data  pelayanan pengaduan di crisis center BNP2TKI dari tahun 2017 – Oktober 2019, terdapat sebanyak 12.508 kasus pengaduan yang masuk ke crisis center BNP2TKI. Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 4.455 kasus yang selesai diproses, dan 17 kasus yang belum selasai. Sedangkan di tahun 2018 terdapat sejumlah 3.167 kasus yang telah selesai, sedangkan 506 kasus masih dalam proses penyelesaian.  Sementara, di tahun 2019 terdapat 2.726 kasus yang selesai diproses, dan  1.637 sisa kasus yang masih diproses.
Dari sekian banyak kasus-kasus yang masuk ke pelayanan pengaduan Crisis Center BNP2TKI diantaranya Overstay, Sakit, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa perjanjian kerja berakhir, gaji tidak dibayar, PMI ingin dipulangkan, meniggal dunia, Putus Kontak, Penipuan peluang kerja dan Pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK).
Sumber : BNP2TKI

Gaji pokok PMI Sektor Formal Naik Lagi Menjadi NT$ 23.800 Per Bulan



Dilansir dari https://news.immigration.gov.tw, bahwasanya menurut Departemen Tenaga Kerja, pada saat 1 Januari 2020, gaji pokok telah disesuaikan dari NT $ 23.100 menjadi 23.800, yang telah diumumkan setelah Kementerian Tenaga Kerja melaporkan kepada Eksekutif Yuan untuk persetujuan.

Kementerian Tenaga Kerja lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang upah dasar bertujuan untuk melindungi kehidupan dasar pekerja dan mempertahankan daya beli mereka yang diperlukan. Upah adalah pertimbangan untuk penyediaan tenaga kerja, dan jumlahnya dinegosiasikan oleh pemberi kerja dan karyawan, tetapi tidak lebih rendah dari gaji pokok. Setiap lembaga yang tidak memenuhi jumlah upah yang disesuaikan yang telah dibuka sebelumnya akan menaikkan upah pada saat itu. Gaji bulanan tidak boleh kurang dari 23.800. Saat menghitung upah lembur untuk pekerja, jumlah kenaikan juga harus digunakan sebagai dasar perhitungan.
Kementerian Tenaga Kerja juga mengingatkan bahwa sejalan dengan penyesuaian gaji bulanan dasar gaji, "Skala Gaji Tertanggung Asuransi Tenaga Kerja" dan "Skala Penilaian Bulan Pensiun Pensiun Tenaga Kerja" telah diamandemen, dan semua lembaga diharuskan untuk mempersiapkan pekerjaan penyesuaian terlebih dahulu.
Kementerian Tenaga Kerja telah menyerukan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kehidupan dasar para pekerja.Ini juga merupakan tujuan legislatif dari upah dasar. Tenaga kerja adalah aset perusahaan yang penting. Pengusaha berkomitmen untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja dan tenaga kerja. Tenaga kerja memberikan kembali kerja, dan tenaga kerja dan sumber daya bekerja bersama untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.

BERITA ONLINE (RSS)

Rangkuman Berita Online Populer