SARANA ADVOKASI & EDUKASI

Platform Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan, Hukum, Peraturan serta Layanan Pengaduan PMI Taiwan

Aplikasi Mobile SAVE PMI Taiwan

Jangan Ketinggalan Info Ketenagakerjaan, Silahkan Instal Aplikasi Save Mobile Taiwan di Google Playstore

Mau Perpanjang PK Simak Alur dan Info Berikut ini

Sebagai PMI yang perpanjang kontrak baru di Taiwan, jangan lupa perpanjang PK sekaligus urus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Pelindungan Anda !

(Update) Cara Perpanjang PK dan Daftar BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan

Pengumuman terbaru terkait Proses legalisasi Perjanjian Kerja Bagi TKI yang melakukan Perpanjangan Kontrak 3 (tiga) tahun pada KDEI di Taipei.

Akun Line SAVE PMI TKI Taiwan

Ayo Gabung Line@savepmitaiwan

Hati-hati Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat maupun Institusi BNP2TKI, Agar Selalu Waspada!

Cari Info Cepat !

22 January 2020

10 orang PMI asal Lampung Terima Pencarian Klaim Jaminan Sosial


Bandarlampung, BP2MI (22/01/2020) – Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung bekerja sama dengan BP Jamsostek Cabang Lampung adakan kegiatan Penyerahan Santunan Secara Simbolis Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertempat di Aula BP3TKI Lampung, Senin (21/01/2020).
Pada kesempatan ini, penerima manfaat jaminan sosial BP Jamsostek berjumlah 10 (sepuluh) orang atas manfaat JKK dan JKM, yang terdiri atas 8 (delapan) orang atas resiko gagal ditempatkan di negara penempatan bukan karena kesalahan PMI dan 1 (satu) orang atas resiko meninggal dunia, serta 1 (satu) orang atas PMI Sakit untuk penggantian biaya kepulangan.
Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Krishna Syarif, yang turut hadir dalam kegiatan pemberian santunan mengatakan ia secara khusus ingin mengevaluasi kebijakan pemerintah dan mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat menyempurnakan manfaat untuk perlindungan terhadap permasalahan PMI baik pada pra, masa dan purna penempatan. Untuk itu dalam kegiatan tersebut ia meminta kepada beberapa perwakilan PMI penerima manfaat untuk menyampaikan proses perjalanannya sebagai PMI hingga menemui masalah.
"Kita sudah mendengarkan sendiri kesaksian dari para PMI bahwa masih perlu perbaikan khususnya perlindungan PMI pasca kepulangan. Kita juga akan terus sosialisasikan terkait BP Jamsostek agar mereka tahu bahwa mereka dilindungi dan ketika mereka sudah berangkat mereka tahu harus menghubungi siapa ketika ada masalah untuk pencairan Jaminan Sosial," ungkap Krishna.
Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung, Waydinsyah yang mewakili Kepala BP3TKI Lampung, Ahmad Salabi mengungkapkan bahwa santunan JKK dan JKM merupakan hak PMI dan ahli waris sepenuhnya, ia berharap santunan tersebut dapat dipergunakan secara bijaksana oleh pihak penerima.
Hadir dalam kegiatan penyerahan santunan tersebut di antaranya Direktur Pelayanan BP Jamsostek Krishna Syarif, Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel Arief Budiarto, Kepala BP Jamsostek Cabang Bandarlampung Widodo, Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung Waydinsyah, dan para peserta penerima santunan.
Sepanjang tahun 2019 lalu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah fasilitasi penempatan sebanyak 21.495 orang PMI asal Lampung di berbagai negara penempatan, yang juga sekaligus terdaftar pada BP Jamsostek. Program jaminan sosial dari BP Jamsostek merupakan wujud kehadiran negara dalam pelindungan PMI dan keluarga atas resiko kecelakaan dan kematian, dan didasarkan oleh  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.*** (Humas/BP3TKI-Lampung)
Sumber : BNP2TKI

13 January 2020

Perpres No. 90/2019: BNP2TKI Direvitalisasi Jadi BP2MI



Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, pada 30 Desember 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI).
Menurut Perpres ini, BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. “Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),” bunyi Pasal 2 Perpres ini Menurut Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh Kepala. “BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu,” bunyi Pasal 4 Perpres ini.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BP2MI menyelenggarakan fungsi di antaranya: a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia; d. penyelenggaraan pelayanan penempatan; e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial; f. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; g. pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia; h. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan; i. pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran  Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; j. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan; k. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia; dan  l. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
Selain fungsi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai :a. standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi; b. biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan c. proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. Organisasi Menurut Perpres ini,  BP2MI terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika; d. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik; dan e. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Sekretariat Utama, menurut Perpres ini, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro. Sementara Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
Adapun Deputi terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat. Sedangkan Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan Subdirektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Seksi. Perpres ini menyebutkan, Inspektorat adalah unsur pengawasan internal di lingkungan BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dan dipimpin oleh Inspektur. Pepres ini juga menyebutkan, Pusat dapat dibentuk di lingkungan BP2MI sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BP2MI. Pusat sebagaimana dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama, serta dipimpin oleh Kepala Pusat. Selain itu, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, menurut Perpres ini, di lingkungan BP2MI dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang  dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. “Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” bunyi Pasal 31 Perpres ini.
Menurut Perpres ini, Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator, dan Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas. Perpres ini juga menyebutkan, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala, dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” bunyi Pasal 38 Perpres ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BP2MI, menurut Perpres ini, diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pada Peraturan Peralihan disebutkan, pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan BP2MI. Selain itu, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BP2MI. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Desember 2019.

09 January 2020

Penyesuaian Besaran Gaji, Asuransi Tenaga Kerja Dan Asuransi Kesehatan PMI Di Taiwan

06 January 2020

Sepanjang 2019 BP3TKI Jakarta Tempatkan 27.922 PMI, Buka Jalan Biaya Penempatan Rendah PMI ke Taiwan dan Genjot PMI Purna Capai Omset Membanggakan


Jakarta, BNP2TKI (02/01) – BP3TKI Jakarta sepanjang tahun 2019 telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BNP2TKI dengan beragam pencapaian dari sisi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari sebelum, masa, dan sesudah bekerja ke luar negeri.
Pada sektor penempatan, dari target untuk menempatkan PMI ke luar negeri sebanyak 21.200 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), namun nyatanya BP3TKI Jakarta berhasil menempatkan 27.922 CPMI. Artinya, sebanyak 6.722 CPMI di luar target penempatan yang akhirnya dapat pula mengikuti program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebagai syarat akhir untuk bekerja ke luar negeri.
Pada proses penempatan CPMI yang dilaksanakan BP3TKI Jakarta, Taiwan menjadi negara tujuan tertinggi CPMI bekerja ke luar negeri sebanyak 14.319 orang, disusul Malaysia sebanyak 4.776 orang, Saudi Arabia (3.061 orang), Brunei Darussalam (2.786 orang), Hongkong (1.679 orang) dan beberapa negara lainnya seperti Singapura, Jepang, Bahrain, China, Cyprus, Jordania, Kuwait dan lain-lain.
Pada tahun 2019 ini melalui Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, BP3TKI Jakarta berhasil menjadi pilot project program Special Placement Program To Taiwan (SP2T). Program ini merupakan program teranyar yang menghubungkan CPMI dengan Penggunanya secara langsung. Proses rekrutmen dan wawancara dilaksanakan melalui skype dan teleconference antara CPMI, Perusahaan Pengguna, didampingi oleh Direct Hiring Service Center (DHSC) Taiwan, KDEI Taiwan, BP3TKI Jakarta serta BNP2TKI.
Pola ini menekan angka pembiayaan penempatan dimana seluruh biaya menjadi tanggungan perusahaan pengguna. Jika melalui proses penempatan yang biasa CPMI bisa menghabiskan biaya kurang lebih 40 juta rupiah kini CPMI tidak harus merogoh kocek dalam-dalam karena program SP2T ini merupakan sistem penempatan 0 (zero) cost.
Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan, jumlah permasalahan PMI yang ditangani oleh BP3TKI Jakarta adalah sebanyak 150 kasus. Sakit/Kecelakaan Kerja mejadi permasalahan tertinggi yang dialami PMI, disusul penempatan unprosedural dan permasalan lainnya.
Dari sisi pemberdayaan, dalam fasilitasi Trade Expo Indoenesia oleh BNP2TKI, PMI Purna BP3TKI Jakarta berhasil mendapatkan order pembelian produk usaha sebesar 3 Milyar Rupiah. Tidak sampai disitu, pada gelaran Bussiness Exhibition di Qatar, PMI Purna binaan BP3TKI Jakarta juga berhasil mendapatkan proyek perjanjian kerjasama wirausaha sebesar 10 Milyar Rupiah. *** (Humas/pw)
Sumber : BNP2TKI

30 December 2019

Plt Kepala BNP2TKI Sampaikan Pernyataan Pers Tahunan

Plt Kepala BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak menyampaikan keterangan pers kepada wartawan

Jakarta, BNP2TKI (30/12) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak menyampaikan capaian hasil kerja BNP2TKI dalam 1 tahun terakhir. Pernyataan  pers tahunan  tersebut disampaikan di BNP2TKI, Jakarta, Senin (30/12/2019).
Plt Kepala BNP2TKI memaparkan 3 (tiga) hal penting yaitu terkait dengan Perubahan Fundamental Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI), capaian kinerja BNP2TKI Tahun 2019 dan persiapan terbentuknya badan baru yaitu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pengganti BNP2TKI.
Perubahan Fundamental Tata Kelola PMI
Tatang menyampaikan, Undang-undang No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja  Migran Indonesia telah diundangkan tanggal 22 November 2017.  UU tersebut sebagai pengganti UU No 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
Dalam UU tersebut,  terdapat perubahan fundamental tata kelola  penempatan dan pelindungan, yaitu perubahan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), persyaratan menjadi PMI serta hak dan kewajibannya, pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.
“PMI juga mendapatkan jaminan sosial,  tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sampai desa juga dilibatkan untuk melindungi PMI. Dalam UU tersebut juga dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memudahkan pelayanan kepada PMI,” jelas Tatang.  
Menurut Tatang,  selain memberikan pelayanan dan pelindungan kepada PMI, pembinaan dan pengawasan juga terus dilakukan untuk calon PMI, PMI dan keluarga PMI.  Termasuk pemberian sanksi baik administratif atau pidana kepada individu, korporasi maupun pejabat/staf instansi pemerintah.
Ia menambahkan, UU yang baru ini menekankan perubahan mendasar dan signifikan mengenai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penempatan dan pelindungan PMI. Serta meninjau kembali Momerandum of Understanding (MoU) dengan beberapa negara penerima. Ini juga akan menjadi cara yang  baik untuk membuka lebih banyak peluang bagi PMI yang terampil dan profesional.
Capaian Kinerja 2019
Sepanjang tahun 2019, BNP2TKI telah banyak membuat capaian yang gemilang dalam program penempatan dan pelindungan PMI. Dari 5 program prioritas Nasional BNP2TKI Tahun 2019 yaitu pertama Pembekalan Akhir Pembangkatan (PAP) yang memiliki target 170.500 PMI, dan telah terealisasi  sebanyak 188.535 PMI telah mengikuti PAP.
Kedua, penanganan pemulangan PMI yang menghadapi masalah  telah terealisasi sebanyak 8.072 PMI telah difasilitasi kepulangannya hingga ke daerah asal. Selama  2019 telah diselesaikan kasus PMI sebanyak 3.380 (66,2%)  kasus PMI dari total kasus 5.108, sedangkan sebanyak 1.728 (33,8 %) kasus PMI dalam proses penyelesaian. Adapun 10 negara penempatan dengan pengaduan terbanyak adalah Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Taiwan, Yordania, Hongkong, Singapura, Qatar dan Peru.
Kasus tersebut berasal dari kasus pengaduan seperti overstay, gaji tidak dibayar, sakit, ingin dipulangkan, meninggal, pemutusan hubungan kerja, biaya penempatan melebihi struktur biaya, overcharging, perjanjian tidak sesuai Perjanjian Kerja, putus komunikasi dan penahanan dokumen.
Ketiga,  Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) telah berdiri di 8 lokasi yaitu Banyumas, Ponorogo, Wonosobo, Grobogan, Bandung, Malang, Sikka dan Bima.  Keempat, program Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) telah berdiri di 49 lokasi di daerah atau kantong potensial PMI di Kabupaten/Kota.  Kelima, sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman telah dilakukan di 110 lokasi.
Menurut Tatang,  sepanjang 2019 jumlah penempatan PMI yang tercatat  melalui  Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)  sebanyak 267.666 PMI. PMI tersebut bekerja  berdasarkan 6 skema yaitu PMI Perseorangan/Mandiri, PMI Government to Government (G to G), PMI Re-entry, PMI Private to Private (P to P), PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) dan PMI Pelaut. “Jumlah PMI sektor manufaktur dan perikanan yang bekerja melalui skema G to G selama 2019 sebanyak 6.170 PMI dan untuk jumlah penempatan PMI nurse dan careworker melalui skema G to G Jepang sebanyak 338 orang,” jelasnya.
Tatang  melanjutkan, untuk 10 besar profesi PMI yang tercatat selama tahun 2019 adalah penata laksana rumah  tangga (PLRT), pengasuh, operator, pekerja perkebunan, teknisi hidrolik, operator alat berat, fisherman, pekerja kontruksi, engineering procurement dan cleaning servise.
Saat ini, BNP2TKI juga tengah mengembangkan skema baru penempatan PMI ke luar negeri yaitu  program penempatan langsung (Direct Hiring) sektor formal Taiwan  Skema Special Plcement Program To Taiwan (SP2T). Hingga 23 Desember 2019  sebanyak 11 PMI telah ditempatkan melalui program tersebut. Selain program SP2T, skema baru penempatan PMI ke luar negeri adalah Specified Skill Workers (SSW/Tokutei Ginou) ke Jepang. Tokutei Ginou adalah program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang untuk tenaga kerja asing dari luar negeri. Mereka yang dapat memperoleh visa khusus ini adalah calon pekerja yang memenuhi persyaratan dan berasal ex-Magang, Ex IJPEA (Careworkers) dan masyarakat umum (lulus ujian keterampilan dan JFT-Basic).  Skema baru penempatan lainnya adalah program penempatan melalui One Chanel System (SPSK/Sistem Penempatan Satu Kanal). SPSK adalah sistem penempatan dan pelindungan PMI yang terintegrasi secara online antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. SPSK juga merupakan pilot project,  tidak mencabut moratorium, saat ini hanya untuk Arab Saudi.
Persiapan BP2MI
Sesuai amanat UU No 18/2017, BNP2TKI juga akan berganti nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI akan disusun berdasarkan kawasan, sehingga pejabat dan staf dapat memahami secara komprehensif mulai dari proses penempatan sampai pelindungan PMI.
Saat ini BNP2TKI bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mempersiapkan peraturan turunan UU 18 Tahun 2017, yang terdiri dari 3 Peraturan Pemerintah (PP), 2 Peraturan Presiden (Perpres), 5 Peraturan Menteri (Permen) dan 3  Peraturan Kepala Badan (Perkabadan). Tatang  menambahkan, BP2MI nanti akan lebih banyak lagi mencari peluang kerja di luar negeri sehingga dapat menempatkan PMI yang terampil dan profesional. Ini dilakukan agar  menurunkan jumlah penempatan PMI yang memiliki kategori low level dan berisiko tinggi, seperti asisten rumah tangga.*** 
Sumber : BNP2TKI

Dukung Program SP2T, BP3TKI Lampung Gelar Interview Langsung


LAMPUNG, BNP2TKI (30/12) - - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung memfasilitasi pelaksanaan wawancara langsung dengan Pengguna Taiwan, dengan skema penempatan mandiri ke Taiwan yaitu Special Program placement to Taiwan (SP2T).
Selama ini,  metode seleksi skema SP2T yang dilakukan antara pemberi kerja dan CPMI menggunakan Video Call, selanjutnya KDEI Taipei menindaklanjuti permintaan dari pemberi kerja yang menginginkan untuk melakukan seleksi secara langsung di Indonesia dan dipilihlah Kantor BP3TKI Lampung sebagai lokasinya untuk pertama kali.
Peminat program SP2T kali ini sejumlah 214 orang, namun setelah dilakukan seleksi administrasi, jumlah peserta yang dipanggil berkurang menjadi 24 orang.  Selanjutnya ke 24 orang yang berasal dari Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh tsb melakukan tes interview langsung dengan Mr. Jwo Chin Jen dari Ho Yu Textile Co., Ltd Taiwan dan Perwakilan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei di Kantor BP3TKI Lampung. Selama proses interview, CPMI ditanya berbagai hal terkait dengan pengalaman kerja, keahlian kerja, kemampuan menggunakan bahasa mandarin, serta tes buta warna.
Program SP2T sendiri memiliki keunggulan dibanding dengan program Private to private dimana harapan dari program SP2T adalah mewujudkan zero cost penempatan ke Taiwan, menghilangkan praktek jual beli job dan fee agency ke Taiwan, memudahkan dan mempercepat proses penempatan, mengurangi biaya penempatan bagi CPMI, serta mewujudkan proses penempatan yang transparan dan melindungi PMI.
Komponen biaya dalam program SP2T adalah  Zero Cost karena tidak ada fee agency, bahkan User menanggung biaya tiket keberangkatan PMI, biaya Visa, biaya Medical Chekup dan Asuransi BPJS (sistim reimburse)  sehingga CPMI hanya mengeluarkan biaya pembuatan Paspor. Reimburse untuk biaya medical dan BPJS dilakukan dengan cara CPMI membayar terlebih dahulu saat menjalani proses, dengan menyimpan kwitansi pembayaran kemudian saat sudah masuk kerja di Taiwan, perusahaan akan mengganti pembayaran tersebut dengan masa kontrak kerja PMI program SP2T selama 3 tahun.
Kepala BP3TKI Lampung, Ahmad Salabi menyatakan menyambut positif program SP2T ini sebagai salah satu solusi dan implementasi zero cost sesuai dengan amanat Undang-Undang no. 18 tahun 2017. Harapan kami melalui skema SP2T ini dapat meningkatkan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia Formal khususnya Provinsi Lampung Ungkap Salabi.
Program penempatan SP2T diawali dengan Pilot Project pada bulan April 2019 dan telah menempatkan 11 orang PMI di PT. Shinkong Textile Co. Ltd di Taiwan. Terkait kuota (Job Order) program SP2T adalah bersifat sewaktu-waktu disampaikan oleh DHSC ke BNP2TKI melalui KDEI Taipei dan di publish di website Jobsinfo.bnp2tki.go.id  sesuai dengan bisnis proses. Sedangkan kuota pendaftar juga tidak dibatasi jumlahnya, namun dibatasi waktu pendaftarannya saja. ** (Humas / BP3TKI Lampung / Gumay).
Sumber : BNP2TKI

18 December 2019

Cetak Wirausaha Baru, BP3TKI Jakarta Laksanakan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri


Jakarta, BNP2TKI (18/12) BP3TKI  Jakarta melaksanakan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna melalui Tenaga Kerja Mandiri. Program ini bertujuan  sebagai upaya mencetak wirausaha baru di bidang maintenance air contitioner (AC).  
Kegiatan yang dilaksanakan selama hari dari 17-19 Desember 2019.  Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dan kerjasama antara BP3TKI Jakarta melalui BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sebanyak 20 orang peserta yang dari Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, A. Gatot Hermawan menjelaskan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi PMI Purna dan Keluarganya. "Kedepannya BNP2TKI melalui BP3TKI di daerah akan gencar melaksanakan pelatihan dengan dibekali peralatan kewirausahaan untuk menunjang kelancaran usahanya," jelas Gatot.
Kepala BP3TKI Jakarta Mucharom Ashadi  menyampaikan, pelatihan di bidang maintenance AC sangat cocok dengan situasi dan kondisi di Jakarta  Disamping itu, hampir setiap rumah memiliki AC, banyak pula perkantoran dan instansi pemerintahan yang terdapat di Jakarta sehingga menjadi pangsa pasar bagi para PMI Purna ini."Kami berharap  bahwa PMI Purna ini ke depannya dapat mengaplikasikan ilmunya dengan melaksanakan maintenance AC", harapnya.
Program Pemberdayaan PMI Purna melalui Tenaga Kerja Mandiri ini akan disajikan dengan teori-teori kewirausahaan, pengelolaan keuangan serta praktek kewirausahaan maintenance AC dari PT. ACCALS Wahana Indonesia.
Hadir  dalam kegiatan tersebut Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A .Gatot Hermawan Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kasubdit Fasilitasi Rehabilitasi BNP2TKI, Kepala BP3TKI Jakarta, perwakilan dari Divisi Internasional BNI, serta pejabat esselon IV di lingkungan BNP2TKI dan BP3TKI Jakarta.  (Humas/pw/rs)
Sumber : BNP2TKI

16 December 2019

Batik Air, Salah Satu Pilihan Penerbangan Baru bagi PMI Taiwan


Taipei, (9/12/19) Kepala KDEI Taipei, Didi Sumedi menghadiri sekaligus memberikan kata sambutan pada acara Inaugural Flight Press Conference Batik Air Indonesia di The Okura Prestige Hotel, Taipei. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia.
Kepala KDEI Taipei, Didi Sumedi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dibukanya jalur penerbangan Baru oleh Batik Air memberikan peluang besar bagi Tour Operator atau Travel Agent Taiwan untuk lebih meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia dan juga dari Indonesia ke Taiwan. Selain itu, mempertimbangkan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan cukup besar jumlahnya maka menjadi peluang bagi PMI untuk memanfaatkan jalur penerbangan baru Batik Air tersebut. Selanjutnya sambutan dari Chang, Shi-Chung, Taiwan Tourism Bureau menyampaikan bahwa Pemerintah Taiwan sedang mengembangkan wisata muslim dengan memberikan fasilitasi sertifikat halal sekitar 500 restoran yang tersebar di Taiwan, fasilitas tempat shalat dan hotel bernuansa muslim friendly.
Mike Weng, General Manager of Malindo Air East Asia Region selaku perwakilan Batik Air di Taiwan menyampaikan paparan tentang Batik Air kepada 70 undangan yang terdiri dari perwakilan Taoyuan International Airport, pelaku usaha pariwisata (Tour operator atau Travel Agent), dan media cetak maupun elektronik. Dalam paparannya dijelaskan bahwa Batik Air memiliki total 59 armada pesawat baru, yang terdiri dari 44 Airbus 320-200NEO (12 bisnis + 144 ekonomi); 6 Boeing 737-900ER (12 bisnis + 168 ekonomi); 8 Boeing 737-800 NG (12 bisnis +150 ekonomi); dan 1 Airbus 330-300NEO (18 bisnis + 374 ekonomi). Adapun penerbangan perdana Batik Air Indonesia dari Jakarta ke Taipei dimulai pada tanggal 13 Desember 2019, sementara Jadwal penerbangan Taipei - Jakarta (pukul 00:05 -04.30) dan Jakarta-Taipei (pukul 16:40 - 23:10).
Pada sesi pemotongan pita (cutting ribbon) juga dihadiri oleh Representative TETO Jakarta, Senior General Manager Business Development & Compliances, Malindo Air, Taiwan Tourism Bureau, Chairman of Taipei Association Travel Agency- TATA, dan perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia).
Sumber : KDEI Taipei

Pemenang Sayembara Desain Logo BP2MI Tahun 2019 Telah Diumumkan


Sobat PMI Taiwan !

BNP2TKI telah merilis pemenang Sayembara Desain Logo BP2MI Tahun 2019 melalui PENGUMUMAN Nomor: Peng.05/SU/XII/2019 Tentang Pemenang Sayembara Desain Logo Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2019


Penasaran seperti apa logo badan baru pengganti BNP2TKI (BP2MI), simak link file berikut ini :


BP3TKI Denpasar Fasilitasi Penanganan PMI Sakit dari Taiwan


Denpasar, BNP2TKI, (17/12)­ – Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, memfasilitasi penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sakti dari Taiwan.
Kepala BP3TKI Denpasar, Soleh Hidayat menyebutkan PMI Syafruddin merupakan warga Bima Nusa Tenggara Barat, karena peralatan dan fasilitas Rumah Sakit yang lengkap ada di Denpasar keluarga meminta untuk dirawat di Denpasar.
Sebelumnya Syafruddin dirawat di Landseen International Hospital di Taoyuan untuk menjalani perawatan intensif. Karena cedera yang dialaminya cukup parah, meliputi patah tulang, gangguan fungsi paru-paru, serta pendarahan di otak dan perut. Kata Soleh.
Soleh juga mengungkapkan kronologis kejadiannya Selasa, 5/11/2019, dikarenakan razia pekerja non prosedural, Syafruddin melompat dari lantai 11 apartemen di Taiwan. Syafruddin yang takut ditangkap polisi Taiwan sempat mengunci diri di salah satu kamar apartemen lantai 11 sebelum memutuskan untuk melompat.
Sementara itu sebagai bentuk solidaritas, Komunitas Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan telah melaksanakan penggalangan dana untuk bantuan biaya pengobatan Syaffrudin di rumah sakit dan berhasil mengumpulkan NTD 100.000. Dana tersebut digunakan untuk membayar sebagian biaya pengobatan Syaffrudin, sementara sisanya dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Syafruddin akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada Sabtu, 14/12/2019 dengan pesawat China Airlines yang tiba pada pukul 14.40 WITA di Denpasar.
Lebih lanjut Soleh juga mengatakan BP3TKI Denpasar melalui Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan telah berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk penyediaan ambulans dan bantuan medis untuk Syafruddin. Untuk memperoleh penanganan lanjutan yang lebih intensif Syafruddin dibawa ke RSUP Sanglah, Denpasar. Biaya pengobatan Syafruddin akan ditanggung oleh BNP2TKI dan BP3TKI Denpasar, ungkap Soleh.
Julianna istri Syafruddin menyampaikan terima kasih atas bantuan KDEI Taipei, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, BNP2TKI, dan BP3TKI Denpasar sehingga Syafruddin dapat dipulangkan ke Indonesia dan dibantu biaya pengobatannya.*** (Humas/BP3TKI Denpasar)
Sumber : BNP2TKI

BNP2TKI Dorong PMI Purna Kreatif Berwirausaha

Deputi Perlindungan BNP2TKI saat membuka pagelaran produk PMI Purna se Jabar di BP3TKI Bandung

Bandung, BNP2TKI (16/12) –  Deputi Perlindungan BNP2TKI mendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI)  purna untuk kreatif berwirausaha  dan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam merintis usaha didaerahnya. 
“BNP2TKI  tidak hanya menangani PMI Purna yang sukses saja, tapi kita juga membantu mereka yang belum berhasil, serta keluarganya juga kita bina agar bisa sejahtera. Sehingga PMI purna dapat menjadi pengusaha,” jelas Deputi Perlindungan BNP2TKI saat membuka pagelaran produk PMI Purna se Jabar di BP3TKI Bandung, Senin  16/12/2019.
Anjar menyebutkan PMI memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pegerakan perekonomian. Dilihat dari data tahun 2011, BNP2TKI telah memberikan pelatihan kepada 25 ribu PMI purna dan keluarganya. Dari  angka tersebut yang betul-betul menjadi pengusaha ada sekitar 10 ribu PMI purna. “Tapi jangan dilihat dari angkanya saja tapi efeknya dapat menyerap tenaga kerja 50-100 ribu tenaga kerja. Jangan anggap enteng, ini pengaruhnya besar sekali terhadap kesejahteraan masyarakat”, imbuhnya.
Anjar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan melaunching migran center. Ia berharap kepada stakeholder untuk bekerjasama dalam memberikan perlindungan kepada PMI dan keluarganya melalui Peraturan-peraturan daerah.
Anjar meminta, karena ada PMI purna yang berusaha, kepada  perbankan bila ada program-program kewirausahaan, agar mengikutsertakan PMI dan keluarganya, karena produk-produk hasil PMI Purna sudah ada yang di ekspor menembus pasar dunia. "Kerjasama dan bersinergi dengan baik mampu menghasilkan serta meningkatkan kesejahteraan PMI dan Keluarganya", ungkap Anjar
Gelar Produk PMI Purna
Sejak tahun 2011, melalui kegiatan Edukasi Keuangan dan Kewirausahaan yang terselenggara di 19 Kabupatan di Provinsi Jawa barat. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung telah mempunyai  4.950 anggota binaan PMI Purna yang terbagi dalam 180 kelompok atau paguyuban. 
Kepala BP3TKI Bandung  Delta menyebutkan,  BP3TKI Bandung bersama dengan Bank BNI menyelenggarakan kegiatan gelar produk PMI Purna dengan menghadirkan sebanyak 11 Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri 85 peserta yang diselenggarakan di Kantor BP3TKI Bandung, Senin  16/12/2019.
Delta menyampaikan, terimakasih kepada seluruh KKBM di Provinsi Jawa Barat, mereka merupakan penggerak perekonomian dan membangun daeranya.  “Kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan BP3TKI bagi PMI Purna di Jawa Barat. PMI Purna kita dorong agar lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya, karena ini dapat menjadi jembatan bagi para PMI untuk membangun jejaring bisnis dengan  dinas atau stakeholder lain. Terus berjuang, bantu teman - teman PMI yang lainnya dan juga bantu masyarakat", Ungkap Delta.
Ia mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan dari wirausaha PMI Purna kepada setiap stakeholder dan tamu undangan. Dengan demikian, diharapan akan terjadi sinergitas program untuk antara komunitas PMI Purna dengan stakeholder yang hadir.                               
Turut hadir dalam kegiatan tersebut,  Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, A. Gatot Hermawan, BP3TKI Jakarta, BP3TKI Serang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Divisi Internasional Bank indonesia, Bank BNI, PT. Pos Indonesia, APJATI, OJK, Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi,  Pihak Perbankan, juga beberapa perusahaan e-commerce dan retail.***(Humas)
Sumber : BNP2TKI

BERITA ONLINE (RSS)

Rangkuman Berita Online Populer