SARANA ADVOKASI & EDUKASI

Platform Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan, Hukum, Peraturan serta Layanan Pengaduan PMI Taiwan

Aplikasi Mobile SAVE PMI Taiwan

Jangan Ketinggalan Info Ketenagakerjaan, Silahkan Instal Aplikasi Save Mobile Taiwan di Google Playstore

KDEI Taipei Gencar Sosialisasi Perpanjangan PK di Taiwan dan BPJS

Kini di Taiwan sudah bisa mendaftar online PK dan BPJS TK

(Update) Cara Perpanjang PK dan Daftar BPJS Ketenagakerjaan di Taiwan

Pengumuman terbaru terkait Proses legalisasi Perjanjian Kerja Bagi TKI yang melakukan Perpanjangan Kontrak 3 (tiga) tahun pada KDEI di Taipei.

FB SAVE PMI Taiwan

Ayo Bergabung dalam Grup SAVE PMI TAIWAN - Media Berbagi Seputar Ketenagakerjaan di Taiwan

Akun Line SAVE PMI TKI Taiwan

Ayo Gabung Line@savepmitaiwan

Hati-hati Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat maupun Institusi BNP2TKI, Agar Selalu Waspada!

Cari Info Cepat !

29 November 2019

Keberpihakan Pemerintah Terhadap Pemerataan Akses Pembiayaan untuk Usaha Kecil Melalui KUR


Jakarta, BNP2TKI (26/11) - Menteri Koordinator Perekonomian telah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Kepala Dewan Komisioner OJK, Sekretaris Kabinet, Perwakilan Kementerian Keuangan, Menko UKM, Wakil Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Ketengakerjaan, Kepala BPKP dan Plt. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk membahas kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020, pada Kamis (07/11/2019) lalu.
Berdasarkan data, total penyaluran KUR pada tahun 2019 sampai dengan September 2019 telahmencapai 82% dari target 2019. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (65,54 %) diikuti oleh skema KUR kecil (35,06%) dan KUR TKI (0,39%). Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil.
Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM, pemerintah mengubah kebijakan KUR  berupa penurunan suku bunga dari 7% menjadi 6% (dengan subsidi bunga tetap KUR Mikro sebesar 10,5%, KUR kecil 5,5% dan KUR TKI 14%), peningkatan target penyaluran tahun 2020-2024 , peningkatan maksimum plafon KUR Mikro dari Rp 25 jt menjadi Rp 50 jt.
Saat ini KUR menjadi satu-satunya pembiayaan dengan bunga yang sangat rendah di Indonesia. Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyambut baik dan mendukung kebijakan KUR yang merupakan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil.
Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono menyampaikan, terkait dengan KUR penempatan PMI perlu dibuat mekanisme pembayaran angsuran dari luar negeri melalui pendebetan gaji dari rekening PMI atau mekanisme lainnya guna mempermudah PMI untuk membayar angsuran.
"Untuk PMI purna dan keluarganya perlu dibuatkan solusi untuk pembiayaan wirausaha sehingga para PMI Purna dapat melakukan wirausaha selepas bekerja dari luar negeri atau keluarga PMI juga dapat melakukan rintisan usaha selagi PMI masih bekerja di luar negeri,” jelas Teguh. ***(Humas/F&U)
Sumber : BNP2TKI

27 November 2019

Pendirian Koperasi sebagai Jembatan untuk Mendirikan Bisnis Waralaba Bagi PMI Taiwan dan Keluarganya

KDEI Taipei kembali melaksanakan kegiatan Exit Program tahap ke-2 dikhususkan bagi Pekerja Migran Indonesia ( PMI)

Taiwan, BNP2TKI, (27/19) -- Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei kembali melaksanakan kegiatan Exit Program tahap ke-2 dikhususkan bagi Pekerja Migran Indonesia ( PMI) yang tergabung dalam komunitas baik keagamaan maupun kedaerahan. Kegiatan dihadiri oleh 130 peserta dilaksanakan di Gedung Pertemuan Masjid Longgang pada tanggal 23-24 November 2019, dengan Tema dari kegiatan exit program adalah “Pelatihan Pendirian dan Manajemen Koperasi serta Bisnis Waralaba bagi Komunitas PMI di Taiwan”.
Kegiatan ini diharapkan akan memberikan pemahaman bagi komunitas-komunitas PMI untuk mau meningkatkan kapasitasnya tidak hanya sebagai wadah untuk berkumpul dan bersilahturahmi namun dapat menjadi badan usaha aktif sehingga memberikan dampak finansial bagi anggotanya.
Pendirian koperasi oleh komunitas PMI diharapkan dapat membantu keluarga PMI yang membutuhkan modal usaha yang dikembangkan sendiri maupun melalui bisnis waralaba. “usaha apabila dilaksanakan secara bersama akan lebih mudah untuk dikerjakan daripada seorang diri sehingga kebutuhan modal usaha tidak akan menjadi faktor utama gagalnya niat untuk membangun usaha” demikian disampaikan Farid Ma’ruf sebagai ketua pelaksana kegiatan exit program.
Wakil Kepala KDEI Taipei, Teddy Surachmat menyampaikan dalam sambutannya bahwa KDEI Taipei dalam fungsinya melakukan pelindungan ekonomi PMI selama bekerja serta terus berupaya untuk memastikan bahwa hasil jeripayah dapat dikelola dengan bijak melalui usaha kreatif di Indonesia yang dilakukan oleh keluarga PMI, sehingga ketika selesai kontrak kerja sudah tidak berpikir lagi untuk melanjutkan kontrak atau kebingungan untuk mencari alternatif pekerjaan pasca kembali di Indonesia.
“Kelolalah jerih payah yang sudah didapatkan menjadi usaha kreatif bukan untuk konsumtif” ujar Teddy.
Lebih lanjut Direktur Umum dan Hukum Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DR. Jaenal Aripin, M.Ag, PIA, melalui video conference menyampaikan bahwa Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dapat memberikan bantuan modal usaha kepada perseorangan atau badan usaha secara konvensional maupun syariah.
“Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga dapat memfasilitasi pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lain sesuai kebutuhan untuk membantu peningkatan kapasitas koperasi atau pelaku bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun masyarakat yang ingin memulai usaha. Silahkan hubungi kami” ungkapnya.
Sementara itu materi selanjutnya dalam kegiatan exit program disampaikan oleh Kasubdit Distribusi Langsung dan Waralaba, Ronny Salomo dan Analis perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Johan Cahyadi yang memberikan informasi terkait dasar hukum pembentukan bisnis waralaba di Indonesia. “Kementerian Perdagangan membawa pelaku bisnis waralaba yang telah teregistrasi di Kemendag RI yaitu Warung Koffie dan Laundry e-mam semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi komunitas PMI untuk berusaha”.
Peserta kegiatan sangat antusias terhadap paparan dari pebisnis waralaba yang menjadi narasumber dan mereka menyatakan minatnya untuk membuka bisnis waralaba atau menjadi partner dari business opportunity yang ditawarkan oleh pebisnis waralaba.
Kepala Bidang Tenaga Kerja, Purwati Uta Djara, dalam sambutan penutupan kegiatan exit program menyampaikan kepada para peserta bahwa ilmu yang sudah diterima hari ini bisa dicoba untuk diimplementasikan sehingga harapan untuk memiliki usaha setelah Purna PMI bisa terwujud, dan mempersilahkan untuk mengusulkan  pelatihan yang diminati oleh para PMI untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang.***(Humas/May)

22 November 2019

Update 6 Peluang Kerja Taiwan Skema SP2T (22 November 2019)


PELUANG KERJA TAIWAN
MELALUI PENEMPATAN DIRECT HIRING 
SKEMA SPECIAL PLACEMENT PROGRAM TO TAIWAN ( SP2T ) 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Skema Special Placement Program to Taiwan ( SP2T ) adalah merupakan terobosan baru dalam penempatan Pekerja Migran ke Indonesia (PMI) melalui Direct Hiring Service Centre (DHSC) Taiwan. DHSC merupakan Badan Pelayanan milik Pemerintah Taiwan di bawah koordinasi Ministry of Labour . 
Program ini bertujuan untuk mengurangi / menghilangkan praktek jual beli Job / fee agency yang membebani Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keuntungan dari program SP2T adalah mewujudkan proses penempatan yang transparan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia, memudahkan/menyederhanakan dan mempercepat proses penyiapan dan penempatan PMI yang ingin bekerja ke Taiwan.
Peluang kerja yang tersedia saat ini :
Informasi Peluang Kerja
Nama Perusahaan  
Shingkong Textile Co.Ltd
Bidang Perusahaan   
Textile Manufakture pembuatan pakian untuk wanita yang terbuat dari bahan Polyster, Nilon, Spandex,
Jabatan Pekerjaan
Operator
Jumlah Kebutuhan
Saat ini dibutuhkan 6 (enam) orang kandidat 
Uraian Pekerjaan  
Perform mechanical operation, understand product rules and adjust mechanical related parameters and operating methods
Lokasi kerja      
Taiwan, Taoyuan Dayuan Mill
Kontrak Kerja  
3 Tahun
Pendaftaran      
Tanggal 22 November s.d 3 Desember 2019 
Jadwal Interview    
Tanggal 12 Desember 2019

Pengumuman dapat sewaktu-waktu berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Info Lanjut buka : http://jobsinfo.bnp2tki.go.id/

Berita lain : BNP2TKI

Cara melamar baca di : sini atau temukan panduan singkat melalui HP anda dengan instal app SAVE PMI Taiwan

PMI Purna Sabet Kontrak Ekspor 10 M di Qatar

Produk PMI purna mulai menampakkan wajahnya di pasar retail Qatar melalui Bussiness Exhibition yang diikuti oleh Nurchaeti dan Arsi, PMI Purna binaan

Jakarta, BNP2TKI, Jumat (22/11)___Produk PMI purna mulai menampakkan wajahnya di pasar retail Qatar melalui Bussiness Exhibition yang diikuti oleh Nurchaeti dan Arsi, PMI Purna binaan BP3TKI Jakarta pada 17-19 November 2019 di Doha, Qatar dengan menghasilkan kontrak kerja sebesar 10 Milyar Rupiah untuk ekspor produk keripik buah-buahan, jahe merah, bubuk kelapa, kerupuk udang, kerupuk ikan dan bawang goreng.
Melalui kegiatan tersebut, PMI Purna asal Ciganjur Jakarta Selatan yang akrab disapa Titi ini juga membawa beberapa produk milik PMI Purna asal daerah lain untuk turut serta dipasarkan kepada pembeli besar dari Qatar dan wilayah sekitarnya.
Titi menjelaskan dirinya cukup bangga bisa membawa produk PMI purna untuk melenggang di pasar internasional. "Saya cukup bangga bisa memperlihatkan bahkan memasarkan produk PMI Purna. Saya ingin membuktikan bahwa jika kita bersungguh-sungguh, produk-produk PMI Purna banyak diminati beragam kalangan dan tidak kalah dengan produk-produk lainnya", jelasnya.
Kepala BP3TKI Jakarta, Mucharom Ashadi mengapresiasi baik kegiatan ini. Menurutnya ajang seperti ini dapat menjadi jembatan bagi produk PMI Purna untuk masuk pasar internasional. "Kami tentunya menyambut baik keikutsertaan Ibu Titi dan Ibu Arsi yang merupakan binaan BP3TKI Jakarta dalam Bussiness Exhibition di Qatar. Saya berharap ini menjadi salah satu jembatan bagi produk-produk PMi Purna untuk dikenal di khalayak mancanegara. Sudah saatnya PMI Purna sejahtera melalui karya dan produk yang dihasilkannya", paparnya. (BP3TKI Jakarta/PW).
Sumber : BNP2TKI

21 November 2019

Cara Melamar Lowongan Kerja Taiwan Melalui Skema SP2T



Sobat PMI Taiwan !

Skema SP2T sebagai terobosan baru dalam penempatan PMI ke Taiwan dengan biaya yang murah tanpa potongan cicilan bank dan bebas dari jual beli job, beberapa komponen biaya bahkan digantikan oleh End User setelah tiba di Taiwan.

Seleksinya sangat ketat guna memastikan PMI yang benar-benar siap kerja, mempunyai skill, keterampilan bahasa Mandarin/Inggris, kepribadian baik, dll sesuai dengan informasi pada permintaan.

Bagaimana cara daftarnya ? Simak Tutorial berikut yang diambil dari website Jobsinfo BNP2TKI :








Sumber :  Jobsinfo BNP2TKI


Tutorial ini dapat berubah-rubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


Waspada !

Waspada dari penipuan yang mengatasnamakan instansi maupun pejabat tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perekrutan Kandidat CPMI Program SP2T ke Taiwan Berlangsung di Delapan Propinsi di Indonesia

Direktur PH1-KTKLN, BNP2TKI, Seriulina Tarigan saat ditemui di ruang kerjanya untuk wawancara terkait program SP2T

Jakarta, BNP2TKI, Kamis (21/11/2019)__ Pelaksanaan seleksi interview oleh PT. Shinkong Textile Co.Ltd (User Taiwan)  lewat Video Call terhadap kandidat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui Direct Hiring dengan Program Penempatan SP2T (Special Program Placement to Taiwan)  telah terlaksana sejak tanggal 14 November 2019 di 8 (Delapan) Provinsi di Indonesia, yaitu Bandung, Lampung, Manado, Surabaya, Yogyakarta, Serang, Padang dan Semarang. Dari 8 Kota yang dilaksanakan, dimulai di BP3TKI Manado secara estafet dan berahir di BP3TKI lamping, yang kesemuanya berjalan lancar baik dari sisi penggunaan teknologi maupun kesiapan kandidat serta penyiapan sarana dan prasarana oleh PIC di masing-masing BP3TKI/LP3TKI. Dari 11 kandidat mengikuti interview, yang dinyatakan lulus sebanyak 3 orang masing-masing berasal dari Menado, Surabaya dan Bandung. Juga tanggal 15 November 2019 telah terlaksana seleksi interview oleh PT. Ho Yu Textile melalui Vicon di BP3TKI Jakarta dan Semarang dengan total kandidat 8 orang, dan hasilnya dinyatakan oleh PT. Ho Yu Tekstile lulus 2 orang (diterima) berasal dari daerah Jakarta.
Pencari kerja yang berminat mendaftar di Jobsinfo.bnp2tki.go.id, selain mengisi data individu maupun orangtua juga diwajibkan meng-upload fotocopy ijasah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran dan Surat Keterangan Sehat ( melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Kesehatan ataupun Rumah Sakit) yang memuat keterangan sehat diantaranya; tidak buta warna, tinggi/berat badan, tekanan darah. Bagi pelamar yang sudah pernah bekerja di Taiwan diminta tambahan dokumen, untuk meng-upload stamp Visa, paspor dan ARC. Selanjutnya data pelamar akan di verifikasi oleh operator Jobsinfo (Direktorat PH 1), data yang verified dikirim ke DHSC melalui sistim. Pihak DHSC akan meneliti CV  pelamar dan kemudian memilih/menentukan kandidat untuk di interview, yang tidak terpilih berarti tidak dilanjutkan untuk proses.
Program penempatan SP2T diawali dengan Pilot Project pada bulan April 2019 dan telah menempatkan 11 orang PMI di PT. Shinkong Textile Co. Ltd di Taiwan. Terkait kuota (Job Order) program SP2T adalah bersifat sewaktu-waktu disampaikan oleh DHSC ke BNP2TKI melalui KDEI Taipei dan di publish di website Jobsinfo.bnp2tki.go.id  sesuai dengan bisnis proses. Sedangkan kuota pendaftar juga tidak dibatasi jumlahnya, namun dibatasi waktu pendaftarannya saja.
Direktur PHTKLN I, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Seriulina Tarigan mengatakan bahwa diawal  pilot project SP2T, waktu proses mulai dari publish Job sampai dengan keberangkatan CPMI membutuhkan waktu hingga 2 bulan lebih, hal ini dikarenakan pengurusan paspor membutuhkan waktu sampai dengan 20 hari, pengurusan visa juga masih ada kendala karena TETO Jakarta belum mendapatkan informasi dari Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Taiwan. Namun berikutnya proses pengurusan dokumen CPMI semakin cepat hingga membutuhkan waktu sekitar 25 hari sampai dengan 30 hari. Singkat atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk program SP2T sangat tergantung dari hasil koordinasi BNP2TKI dengan stakeholders terkait.
Adapun komponen biaya dalam program SP2T adalah  Zero Cost karena tidak ada fee agency, bahkan User menanggung biaya tiket keberangkatan PMI , biaya Visa, biaya Medical Chekup dan Asuransi BPJS (sistim reimburse)  sehingga CPMI hanya mengeluarkan biaya pembuatan Paspor. Reimburse untuk biaya medical dan BPJS artinya CPMI membayar dulu saat menjalani proses, dengan menyimpan kwitansi pembayaran, saat sudah masuk kerja di Taiwan, perusahaan akan mengganti pembayaran tersebut. Adapun masa kontrak kerja PMI program SP2T adalah selama 3 tahun kata Seriulina.
Seriulina berharap, skema SP2T ini terus dapat dikembangkan dan ditangani dengan lebih professional,  baik di Pusat,  daerah maupun KDEI Taipei sehingga semakin banyak PMI yang ditempatkan semakin banyak pula sector dan jabatan yang dapat diisi oleh PMI. **(Humas/Lily)
Sumber : BNP2TKI

14 November 2019

Sukseskan SP2T, BP3TKI Bandung Fasilitasi Interview dengan Taiwan


Bandung, BNP2TKI (14/11) - - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung melaksanakan wawancara langsung dengan Pengguna Taiwan, dengan skema penempatan mandiri ke Taiwan yaitu Special Program placement to Taiwan (SP2T).
Program SP2T sendiri memiliki keunggulan dibanding dengan program Private to private dimana harapan dari program SP2T adalah mewujudkan zero cost penempatan ke Taiwan, menghilangkan praktek jual beli job dan fee agency ke Taiwan, memudahkan ddan mempercepat proses penempatan, mengurangi biaya penempatan bagi CPMI, serta mewujudkan proses penempatan yang transparan dan melindungi PMI.
Program penempatan SP2T mulai dilaksanakan pada tahun 2019 ini dan telah proses penempatan sebanyak 2 kali, dan pada gelombang ke dua ini proses interview tidak lagi dilaksanakan di Jakarta melainkan dilaksanakan di BP3TKI sesuai domisili pelamar. Peminat program SP2T kali ini sejumlah 90 orang, namun setelah dilakukan seleksi administrasi, jumlah peserta yang dipanggil berkurang menjadi 15 orang.  Dari 15 peserta yang lolos seleksi administrasi akan dipanggil untuk melakukan tes interview dengan Direct Hiring Selection Center(DHSC) Taiwan dan KDEI Taiwan melalui skype di BP3TKI pada tanggal 14 November 2019. Adapun BP3TKI yang memfasilitasi pelaksanaan interview program SP2T kali ini adalah BP3TKI Manado, BP3TKI Padang, BP3TKI Serang, BP3TKI Yogyakarta, BP3TKI Semarang, LP3TKI Surabaya, BP3TKI Lampung, dan BP3TKI Bandung.
BP3TKI Bandung sendiri mendapat kuota yang paling banyak, yaitu sejumlah 6 orang peserta asal Jawa Barat. Ketika nama-nama peserta yang lolos seleksi administrasi diumumkan oleh DHSC, BP3TKI Bandung langsung menghubungi seluruh peserta dan menginformasikan apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Namun sayangnya, dari 6 peserta yang lolos seleksi administrasi, yang bisa datang untuk mengikuti tahapan interview hanya dua orang peserta yang berasal dari Majalengka dan Karawang. Kedua peserta ini mengetahui program SP2T ini melalui media sosial (Facebook) dan info dari teman kerja. Berdasarkan informasi tersebut, mereka ikut program SP2T dengan cara mengirim berkas melalui email ke BP3TKI Jakarta dan mendaftarkan diri di situs www.jobsinfo.bnp2tki.go.id.
Selama proses interview, CPMI ditanya berbagai hal terkait dengan pengalaman kerja, keahlian kerja, kemampuan menggunakan bahasa mandarin, serta tes buta warna. Proses interview di BP3TKI Bandung dilaksanakan sekitar pukul 09.30 WIB dan hasilnya langsung keluar sekitar pukul 11.30 WIB. Untuk hasil proses interview, dinyatakan pelamar asal majalengka atas nama Ikbal Nurrohman berhasil lolos seleksi interview dan diterima bekerja di PT Shinkong Textile co. Ltd mulai bulan maret 2020 nanti.
Ikbal Nurrohman mengaku bersyukur dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada BP3TKI Bandung dan BNP2TKI karena bisa bekerja kembali di Taiwan. Sebelumnya, pria kelahiran tahun 1992 ini pernah bekerja di salah satu perusahaan plastik di Negara Taiwan pada tahun 2015 hingga 2018. Sebenarnya dia masih berminat untuk bekerja ke luar negeri, namun tingginya biaya penempatan ke Negara Taiwan membuatnya berpikir ulang hingga akhirnya dia mendengar informasi penempatan ke Taiwan melalui program SP2T ini.
Untuk kedepannya peserta yang lolos tahapan interview SP2T harus memenuhi pemberkasan dokumen seperti passport, medical check-up, SKCK, proses penandatanganan kontrak Kerja dan pengurusan Visa.
Kepala Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Bandung Fredy A. Situmorang menyatakan BP3TKI bandung menyambut positif program SP2T ini sebagai salah satu solusi dan implementasi zero cost sesuai dengan amanat Undang-Undang no. 18 tahun 2017. Harapan kami melalui skema SP2T ini dapat membawa breakthrough atau tembusan dalam rangka meningkatkan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Jawa Barat” ** (Humas / BP3TKI Bandung / Charly).
Sumber : BNP2TKI

Catatan : 
Informasi lebih lanjut untuk dari BP3TKI dapat menghubungi nomor Yudi Prasetyo: 0812-10313659
Untuk pertanyaan dari PMI terkait info ini dapat menghubungi ke nomor helpdesk Jobsinfo: (021) 29244847

SUBAKRI SOSOK PMI PURNA SUKSES SERTA PENGGIAT KKBM JEMBER


Jember, BNP2TKI (14/11) - - Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Banyuwangi pada hari selasa (12/11/2019) mewawancarai seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna sukses yang merupakan seorang pengusaha dan penggerak koperasi yang anggotanya adalah para mantan PMI, juga sebagai Ketua Community Organizer Komunitas Keluarga Buruh Migran Indonesia (KKBM) Jember bahkan juga sebagai paralegal bagi PMI.
Subakri, seorang mantan PMI yang pernah bekerja selama lima tahun sejak tahun 1995 di Kuala Lumpur – Malaysia pada sektor Construction atau bangunan dan juga pernah bekerja di Hotel selama dua tahun kemudian pulang pada tahun 2000.
Bersama istri, kemudian membuka toko sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Setelah berkembang selama beberapa tahun, saya sedikit demi sedikit menabung mengumpulkan uang untuk merintis koperasi PMI Purna pada tahun 2012 yang hingga saat ini angotanya sudah mencapai sekitar 200 orang dan alhamdulilah kami sekarang bisa membuka Kedai Seafood Cak Sukri dengan omset perbulannya sekitar 40 – 50 Juta, kenang Subakri.
Kegiatan yang sudah biasa saya lakukan dengan KKBM Jember yaitu menerima keluhan atau curhatan para PMI ketika ada masalah dan kalau memang perlu penanganan khusus saya laporkan ke BNP2TKI, kadang mendampingi pemulangan PMI bermasalah di sekitar Kecamatan Ambulu Jembersaya juga berusaha untuk selalu mengingatkan masyarakat supaya berangkat ke luar negeri sesuai prosedur selain itu juga melakukan pendampingankepada kelompok-kelompok usaha para PMI Purna, ungkap Subakri.                                     
Selain itu, Subakri juga berharap kedepannya dari pihak terkait terutama BNP2TKI untuk lebih memperhatikan para peserta pemberdayaan. Jadi setelah kegiatan pemberdayaan selesai, kelompok usaha yang telah dibentuk harap tetap diperhatikan, jadi kelompok yangsudah jalan dilakukan evaluasi dan dibantu, kalau memang perlu dikasih modal usaha, alat produksi ataupun akses ke perizinan dan juga pemasaran.
Para PMI ini kan pahlawan Devisa, jadi perlu perhatian lebih dari pemerintah agar para PMI Purna yang serius ingin berwiraswasta dapat dibantu dan didukung, tutup Subakri. **(Humas / P4TKI Banyuwangi / RIK)
Sumber : BNP2TKI

13 November 2019

POS LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PMI KINI HADIR DI HUALIEN, TAIWAN


Hualien, BNP2TKI (14/11) - - Minggu, 11 November 2019 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, KDEI Taipei bersama BNP2TKI melakukan peresmian Pos Layanan Informasi dan Pengaduan PMI di Hualien. Pos layanan ini didirikan untuk memanfaatkan dan memperkaya fungsi dari ruang pertemuan di Masjid Al Falah. Dengan hadirnya pos layanan informasi dan pengaduan PMI diharapkan semakin banyak PMI yang datang ke Masjid untuk berkumpul bersama dalam rangka menjalin silahturahmi dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Taiwan.
Sebelum acara Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan. Pada saat menyampaikan sambutan, Hasan Abdullah (Kepala Biro Keuangan dan Umum) selaku ketua delegasi BNP2TKI menyampaikan bahwa sesuai amanat UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan dibentuk Badan baru menggantikan BNP2TKI. Cakupan layanan Badan baru akan semakin luas, tidak saja pada PMI namun juga keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Pada akhir sambutannya, Hasan Abdullah menitipkan pesan “Manfaatkan waktu llibur untuk meningkatkan kemampuan melalui kegiatan-kegiatan positif yang ada di pos pelayanan informasi Masjid Al Falah Hualien”.
Sementara Farid Maruf menyampaikan himbauan kepada PMI agar tidak tergiur dan tertipu atas informasi mendapatkan bantuan atau menjadi pemenang undian dengan nominal yang besar melalui media sosial. Disampaikan pula bahwa KDEI Taipei maupun institusi pemerintah lainnya seperti BNP2TKI tidak pernah menawarkan dan memfasilitasi PMI untuk pindah job dari sektor informal ke sektor formal atau mencarikan majikan baru dengan meminta sejumlah uang karena layanan konsultasi dan pengaduan yang dilakukan KDEI Taipei tidak memungut biaya (Gratis).
Selanjutnya Farid Ma’ruf juga mengklarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial bahwa masa kerja PMI dapat mencapai 23 tahun tidak benar adanya karena sampai saat ini KDEI Taipei belum mendapat informasi resmi dari pemerintah Taiwan terkait perubahan masa kerja.
Sutris yang dilantik menjadi Satuan Tugas (Satgas) PMI di Hualien menyampaikan bahwa siap menjadi jembatan penghubung antara KDEI Taipei dengan PMI sehingga jarak bukan menjadi penghalang bagi PMI untuk mendapatkan informasi atau melakukan pengaduan kepada KDEI Taipei. “Silahkan datang ke Masjid Al Falah atau menghubungi saya secara langsung apabila ada rekan-rekan PMI yang ingin berkonsultasi atau melakukan pengaduan. Insha Allah saya siap membantu dan segera berkoordinasi dengan KDEI Taipei untuk meminta arahan dalam menindaklanjuti permasalahan rekan-rekan sekalian”.
Pos layanan informasi dan pengaduan PMI di Hualien merupakan pos ketiga yang dirintis KDEI Taipei bekerja sama dengan PCINU maupun Satgas PMI 2019 melengkapi Pos layanan di sekretariat PCINU Taiwan di Taipei dan sekretariat FOSPI di Donggang. ** (Humas / KDEI Taiwan / MAY / FARID)
Sumber : BNP2TKI

12 November 2019

Batas Waktu Pembayaran Layanan Legalisasi Dokumen untuk periode 2019

Sobat PMI Taiwan !

Bagi yang ingin melakukan perpanjang kontrak tanpa pulang sebaiknya perhatikan pengumuman berikut ini bahwa legalisasi dokumen tahun anggaran 2019 hanya sampai tanggal 13 Desember 2019.


Karena salah satu tahapan yang dilewati oleh PMI yang perpanjang kontrak adalah melakukan pembayaran legalisasi dokumen PK pada bank yang ditunjuk oleh KDEI Taipei (saat ini Bank Changwa).

Nah mulai kapan bisa lagi legalisasi untuk tahun 2020 ? Simak terus pengumuman langsung dari KDEI Taipei atau melalui website ini.



11 November 2019

Sinergitas BNP2TKI dan Kemenaker dalam Pemberdayaan Purna PMI di Yogyakarta

Kegiatan Launching Sinergisitas Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program tenaga kerja mandiri

Yogyakarta, BNP2TKI (08/11/2019) – BNP2TKI melalui BP3TKI Yogyakarta bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI menyelenggarakan kegiatan Launching Sinergitas Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program tenaga kerja mandiri, bertempat di Desa Nglanggeran Gunung Kidul, Yogyakarta, pada Kamis (07/11/2019).
Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Plt Dirjen Binapenta & Perluasan Pasar, Drs. Aris Wahyudi, M.si, dan BNP2TKI yang diwakili oleh Deputi Perlindungan, DR. Anjar Prihantoro BW,. MA, secara simbolis memberikan bantuan kepada peserta Bimbingan Teknis, sekaligus sebagai tanda dimulainya kegiatan pelatihan pemberdayaan PMI purna.
Kepala BP3TKI Yogyakarta, Suparjo SH, menyampaikan bahwa pelatihan akan dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Pelatihan digital printing di Desa Nglanggeran Gunung Kidul dengan jumlah peserta 20 orang dan Pelatihan pengolahan emping rendah purin di Desa Canden Jetis Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.
Dalam kesempatan tersebut Deputi Perlindungan, DR. Anjar Prihantoro BW,. MA, menyampaikan harapannya kepada para PMI yang telah kembali ke kampung halamannya dari bekerja di luar negeri agar dapat membangun desanya dengan berwirausaha.
 “Sinergitas pemberdayaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga akan tercapai kesejahteraan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi pengangguran,” ujar Anjar.
Plt. Dirjen Binapenta & Perluasan Kerja, Drs. Aris Wahyudi, M.Si., memberikan semangat kepada para peserta pelatihan dan mengingatkan kepada para Kepala Disnaker daerah, terkait UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal 258 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas publik dan daya saing daerah.
“Seperti apa yang diamanatkan didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, masing-masing pemerintah daerah harus memiliki inisiatif kreatifitas sesuai komoditi yang dimiliki daerah tersebut,” jelas Aris.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Nglanggeran yang telah berinisiaatif menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat warganya tidak lagi berkeinginan bekerja diluar negeri karena sudah mendapatkan hasil yang layak di daerahnya sendiri. Serta mendorong Desa Nglanggeran untuk lebih giat lagi, mengingat Desa Nglanggeran adalah desa wisata sehingga harus mampu meninggalkan kesan atau kenang-kenangan bagi para pengunjung yang datang.
“Sinergitas itu ujungnya saling menguatkan yang dapat membuat perubahan kemajuan yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat maslahat secara berkesinambungan bagi kita semua,” ucapnya.
Hadir pada acara tersebut yaitu Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A. Gatot Hermawan, Kepala Disnaker Gunungkidul, Kepala Disnaker Bantul, dan Kepala Desa Nglanggeran Gunung Kidul.*** (Humas/BP3TKI Yogyakarta)
Sumber : BNP2TKI

07 November 2019

BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Plt Kepala BNP2TKI Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi IX DPR RI

Jakarta, BNP2TKI (05/11/2019) – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan berganti  nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.  Demikian disampaikan  Plt Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (04/11/2019).
Rapat ini merupakan rapat perdana BNP2TKI dengan anggota Komisi IX DPR RI yang baru saja dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu, dan dilakukan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Tatang menyampaikan, BNP2TKI dalam waktu dekat akan berganti menjadi Badan baru yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perubahan nama ini disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
“Dalam UU tersebut, nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain disesuaikan dengan ILO Migrant Workers Convention, kata TKI juga seakan-akan cerita duka yang melekat pada kasus-kasus yang menimpa TKI,” ujar Tatang.
Disamping itu, instansi yang terlibat sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 ini tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah  juga diberikan peran dan tanggungjawab yang penting dalam pelindungan PMI.  Sehingga dapat memberikan pelindungan kepada PMI sejak dari awal proses penempatan hingga PMI pulang ke tanah air.
“Cakupan layanan oleh BP2MI nantinya tidak hanya bagi calon PMI dan PMI saja, tetapi juga sampai kepada keluarganya,” papar Tatang yang didampingi para Eselon I yaitu Deputi Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan Anjar Prihantoro dan Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Elia Rosalina, serta jajaran Eselon II di lingkungan BNP2TKI.
Tatang juga menambahkan, BP2MI nanti akan lebih banyak lagi mencari peluang kerja di luar negeri sehingga dapat menempatkan PMI yang terampil dan profesional, agar dapat menurunkan jumlah penempatan PMI yang memiliki kategori low level dan berisiko tinggi, seperti asisten rumah tangga.
Hal ini dilakukan sesuai dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo pada tahun 2019-2024 yang relevan dengan BP2MI yaitu, pertama, Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Ketiga, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Keempat, Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Sumber : BNP2TKI

ISO 9001:2015 Bentuk Pengakuan Kualitas Pelayanan Pengaduan di BNP2TKI


Jakarta, BNP2TKI (06/11) – Sejak 2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah memiliki Sertifikasi ISO 9001:2015 dalam hal pelayanan pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  di Crisis Center BNP2TKI.
“BNP2TKI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya melalui manajemen mutu, hal ini sebagai bentuk penerapan sistem manajemen mutu yang memenuhi Quality Management Systems-Requirements,” ujar Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI,  R Wisantoro di Jakarta, Rabu  6/11/2019.
Wisantoro mengungkapkan setelah 3 tahun Sertifikasi ISO 9001:2015 dikeluarkan,  BNP2TKI telah melakukan sertifikasi kembali ditahun ke-4, dan telah dilakukan audit eksternal dari Sucofindo, Selasa, (5/11/2019) dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan pelayanan publik.
Ia menyebutkan, tim audit telah menerbitkan observasi sebagai saran atau potensi ketidaksesuaian. Selanjutnya tim audit akan menerbitkan rekomendasi kepada technical reviewer untuk keputusan penerbitan sertifikat.
“Sertifikasi ISO 9001:2015 ini merupakan salah satu bentuk pengakuan kualitas pelayanan pengaduan di BNP2TKI yang menunjukan bahwasanya Pemerintah hadir dalam segala bentuk keseriusan penanganan permasalahan PMI,” tegasnya.
Wisantoro menambahkan, ini merupakan salah satu upaya dari BNP2TKI  untuk membangun sistem manajemen mutu terutama pada layanan pengaduan  permasalahan CPMI/PMI.  Baik  dalam proses pra-penempatan, selama bekerja di negara penempatan, maupun pada saat pulang ke daerah asal masing-masing (purna penempatan). Serta penanganan pengaduan (complaint handling) CPMI/PMI secara cepat, empati, dan ramah.
Sesuai data  pelayanan pengaduan di crisis center BNP2TKI dari tahun 2017 – Oktober 2019, terdapat sebanyak 12.508 kasus pengaduan yang masuk ke crisis center BNP2TKI. Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 4.455 kasus yang selesai diproses, dan 17 kasus yang belum selasai. Sedangkan di tahun 2018 terdapat sejumlah 3.167 kasus yang telah selesai, sedangkan 506 kasus masih dalam proses penyelesaian.  Sementara, di tahun 2019 terdapat 2.726 kasus yang selesai diproses, dan  1.637 sisa kasus yang masih diproses.
Dari sekian banyak kasus-kasus yang masuk ke pelayanan pengaduan Crisis Center BNP2TKI diantaranya Overstay, Sakit, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa perjanjian kerja berakhir, gaji tidak dibayar, PMI ingin dipulangkan, meniggal dunia, Putus Kontak, Penipuan peluang kerja dan Pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK).
Sumber : BNP2TKI

Gaji pokok PMI Sektor Formal Naik Lagi Menjadi NT$ 23.800 Per Bulan



Dilansir dari https://news.immigration.gov.tw, bahwasanya menurut Departemen Tenaga Kerja, pada saat 1 Januari 2020, gaji pokok telah disesuaikan dari NT $ 23.100 menjadi 23.800, yang telah diumumkan setelah Kementerian Tenaga Kerja melaporkan kepada Eksekutif Yuan untuk persetujuan.

Kementerian Tenaga Kerja lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang upah dasar bertujuan untuk melindungi kehidupan dasar pekerja dan mempertahankan daya beli mereka yang diperlukan. Upah adalah pertimbangan untuk penyediaan tenaga kerja, dan jumlahnya dinegosiasikan oleh pemberi kerja dan karyawan, tetapi tidak lebih rendah dari gaji pokok. Setiap lembaga yang tidak memenuhi jumlah upah yang disesuaikan yang telah dibuka sebelumnya akan menaikkan upah pada saat itu. Gaji bulanan tidak boleh kurang dari 23.800. Saat menghitung upah lembur untuk pekerja, jumlah kenaikan juga harus digunakan sebagai dasar perhitungan.
Kementerian Tenaga Kerja juga mengingatkan bahwa sejalan dengan penyesuaian gaji bulanan dasar gaji, "Skala Gaji Tertanggung Asuransi Tenaga Kerja" dan "Skala Penilaian Bulan Pensiun Pensiun Tenaga Kerja" telah diamandemen, dan semua lembaga diharuskan untuk mempersiapkan pekerjaan penyesuaian terlebih dahulu.
Kementerian Tenaga Kerja telah menyerukan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kehidupan dasar para pekerja.Ini juga merupakan tujuan legislatif dari upah dasar. Tenaga kerja adalah aset perusahaan yang penting. Pengusaha berkomitmen untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja dan tenaga kerja. Tenaga kerja memberikan kembali kerja, dan tenaga kerja dan sumber daya bekerja bersama untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.

BERITA ONLINE (RSS)

Rangkuman Berita Online Populer